Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan sejumlah peran untuk turut mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), usaha ultramikro, hingga usaha rintisan (start-up). Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam MSMEs Update 2021 yang diselenggarakan Kompas, BliBli, dan Boston Consulting Group (BCG).
Mengusung tema “Kobarkan Semangat, UMKM Indonesia Bangkit”, acara itu digelar secara virtual pada Kamis (26/8). Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya transformasi digital untuk mampu bertahan di tengah pandemi covid-19 yang telah mengubah cara hidup masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan sejumlah peran untuk turut mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), usaha ultramikro, hingga usaha rintisan (start-up). Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam MSMEs Update 2021 yang diselenggarakan Kompas, BliBli, dan Boston Consulting Group (BCG).
Mengusung tema “Kobarkan Semangat, UMKM Indonesia Bangkit”, acara itu digelar secara virtual pada Kamis (26/8). Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menekankan pentingnya transformasi digital untuk mampu bertahan di tengah pandemi covid-19 yang telah mengubah cara hidup masyarakat.
Dalam hal ini, dia menyoroti investasi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagai tulang punggung digitalisasi. Termasuk program WiFi masuk desa, penambahan sinyal telekomunikasi, hingga peluncuran 5G.
Soal dukungan perusahaan plat merah terhadap ekosistem UMKM, Erick membeberkan bahwa Kementerian BUMN fokus pada tiga hal utama. Pertama, memastikan pendanaan untuk UMKM tetap berjalan. Kedua, pendampingan. Ketiga, membuka akses pasar.
“Tentu masalah akses market kami tidak bisa berdiri sendiri. Banyak perusahaan swasta yang juga melakukan hal yang sama, misalnya di bidang e-commerce atau marketplace,” imbuhnya.
Selain UMKM, Erick menyebutkan, BUMN juga turut membantu pengembangan usaha ultramikro dan start-up. Dari sisi pendanaan, ada tiga langkah yang sudah dilakukan perusahaan plat merah.
Pertama, pendanaan yang dilakukan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Di samping itu, Kementerian BUMN juga sudah membentuk Holding Ultramikro, sehingga bisa lebih fokus dalam membantu UMKM dan turunannya.
Kedua, dalam hal digitalisasi, BUMN juga aktif melakukan investasi. Seperti yang dilakukan oleh Telkomsel yang rajin menanamkan pendanaan di start up. Menurut Erick, potensi start up di Indonesia perlu digali lebih dalam.
Dia memberikan gambaran, di China, start up yang berstatus unicorn sudah sekitar 107 perusahaan. Sedangkan di Amerika Serikat sudah 207 unicorn. “Di Indonesia sendiri baru 5. Karena itu kita lihat investasi untuk mendorong pendanaan pada industri start up ini menjadi bagian penting. Karena turunan start up itu macam-macam, ada pertanian, media, dan lainnya,” terang Erick.
Ketiga, khusus untuk usaha ultramikro, pendanaan dari BUMN dikucurkan antara lain melalui Permodalan Nasional Madani (PNM). Sekitar 1,5 tahun pandemi covid-19 berlangsung, Erick mengungkapkan bahwa nasabah PNM meningkat pesat menjadi 10,8 juta, atau bertambah sekitar 5,2 juta nasabah yang menikmati kucuran dana dari PNM selama masa pandemi.
“Ini penting sekali, bagaimana negara bisa hadir untuk memastikan ekonomi lebih seimbang, memberikan investasi atau pembiayaan kepada UMKM, start-up dan ultramikro,” jelas Erick.
Pendanaan melalui PNM pun akan terus digenjot. Pasalnya, usaha yang didanai oleh program PNM Mekaar rata-rata bisa menyerap 1-2 tenaga kerja. Artinya, 10,8 juta nasabah PNM telah telah membuka sekitar 20 juta lebih lapangan kerja. Erick pun ingin menggandakan nasabah PNM hingga mencapai 20 juta, sehingga efek lapangan kerja yang bisa terbuka juga ikut berganda.
Di sisi lain, BUMN juga menerapkan PaDi UMKM sebagai pasar digital pengadaan barang dan jasa. Dengan ini, pengadaan di bawah Rp 14 miliar harus menggunakan UMKM. Selain untuk menggerakkan UMKM, PaDi juga dimaksudkan agar pengadaan bisa berjalan lebih transparan karena dilakukan secara digital.
“Alhamdulillah PaDi UMKM sendiri sudah diikuti 42 BUMN, dimana total pengadaan di tahun kemarin kurang lebih Rp 8,4 triliun. Tahun ini kami genjot lagi. Ini salah satu upaya kita membuka akses (pasar bagi UMKM),” sebut Erick.
Untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran, Kementerian BUMN pun telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan kurasi. Lalu dari sisi perizinan, Kementerian Investasi pun dilibatkan agar UMKM bisa lebih mudah untuk terdaftar melalui Online Single Submission (OSS). Sehingga legalitas dan keasliannya bisa terjamin.
“Jadi di PaDi UMKM ini kita ingin yang benar-benar UMKM, bukan UMKM-UMKM-an yang merupakan titipan semata,” kata Erick.
Selain persoalan pendanaan, pendampingan dan akses pasar, Erick juga menyoroti terkait logistik Indonesia. Dari sisi biaya, logistik Indonesia masih tergolong mahal. Pemerintah pun berupaya menekan biaya logistik seperti dengan pembangunan infrastruktur dan konsolidasi BUMN.
“Logistik di Indonesia masih cukup mahal, rata-rata 26% sedangkan di dunia kalau tidak salah 13%. Ini terus kita upayakan agar bisa ditekan dan lebih kompetitif,” imbuh Erick.
Sumber Kontan, edit koranbumn
