Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan rencana besar transformasi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Langkah ini diyakini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia sekaligus menjaga iklim persaingan yang sehat di industri perbankan.
“Bank BTN itu BSN sekarang, Bank Syariah Nasional, ini kata Dirutnya,” ujar Erick Thohir saat ditemui Republika di Jakarta, Ahad (10/8/2025).
Erick menjelaskan, keberadaan BSN nantinya akan menjadi pelengkap bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sebelumnya lahir dari penggabungan bank syariah milik BNI, BRI, dan Mandiri. Dengan hadirnya BSN, diharapkan meminimalisir praktik pasar yang monopolistik.
“Bank Syariah Nasional ini tentu kita kembali, kita tidak boleh membuat market ini monopolistik. Sehingga kalau ada BSI, sekarang lahir BSN yang saya dengar cukup agresif di pasar, ini kan ada keseimbangan,” kata Erick.
Selain menjadi pesaing sehat di pasar, BSN disebut akan memiliki peran strategis dalam mendukung layanan keuangan syariah nasional dan internasional kedepannya. Menurut Erick, keberadaan bank syariah nasional yang baru ini akan menjadi backbone baru bagi pengembangan keuangan syariah Indonesia.
“Nah ini yang saya rasa ini menjadi solusi yang baik untuk payment system dan lain-lain,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, BTN menyampaikan bahwa proses pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi entitas bank umum syariah (BUS) masih menunggu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah (BVIS). RUPS dijadwalkan berlangsung sebelum akhir Agustus 2025.
“Kita berharap bulan Agustus, sebelum akhir bulan, ada RUPSLB Bank Victoria Syariah. Kita lagi nunggu keputusan pemilik, karena kita harus ke pemilik,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, usai menghadiri peluncuran Bale Korpora di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Sebelumnya pada acara Islamic Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta bulan Mei 2025 lalu, Erick mengatakan spin off BTN Syariah telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ya ini baru saja dapet persetujuan hari ini dari Bapak Presiden karena memang semua aksi korporasi ada persetujuan, baru ke saya,” ujar Ericknya.
Persetujuan tersebut memungkinkan BTN syariah untuk melakukan aksi korporasi seperti mengakuisisi perusahaan lain. Erick mengatakan Kementerian BUMN telah mendalami rencana aksi spin off dan telah memberikan persetujuan.
Terkait operasional dan investasi ke depan, Erick mengatakan hal itu akan menjadi tugas Danantara.
Kemudian pada Juni 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) senilai sekitar Rp1,5 triliun. Aksi ini menjadi bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah dan pembentukan bank umum syariah (BUS) baru, yang ditargetkan menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, akuisisi BVIS dilakukan setelah BTN mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan, termasuk dari OJK dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami secara resmi sudah mendapatkan izin-izin yang dibutuhkan, karena itulah kami segera menandatangani Akta Jual Beli ini, dengan nilainya kurang lebih Rp1,5 triliun atau sekitar 1,4 hingga 1,5 kali buku BVIS,” ujarnya di Menara BTN Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Bank syariah hasil penggabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan mengusung nama baru. BUS gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan usulan BTN dan Menteri BUMN.
BTN menargetkan proses spin-off rampung sekitar Oktober hingga November 2025.
Bank baru ini akan didukung modal awal sekitar Rp6 triliun, terdiri atas dana internal BTN Rp3,5 hingga Rp4 triliun, nilai akuisisi BVIS Rp1,5 triliun, dan rights issue Rp1 triliun.
“Untuk memenuhi kategori BUKU 2 dan Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya kita buat mirip dengan kondisi BTN hari ini, yaitu sekitar 18-19 persen, sehingga bank baru ini nantinya bisa langsung ekspansi,” kata Nixon.
BTN memilih mengakuisisi BVIS dibanding mendirikan bank syariah baru demi efisiensi waktu dan proses yang lebih sederhana. Aksi ini juga menjawab amanat POJK Nomor 12 Tahun 2023 dan UU PPSK, yang mewajibkan spin-off UUS jika asetnya melebihi Rp50 triliun atau 50 persen dari induk.
Per akhir 2023, aset BTN Syariah tercatat Rp54,28 triliun. “Di bulan Oktober tahun ini mungkin asetnya sudah mencapai sekitar Rp65-67 triliun,” ujar Nixon.
BTN menyiapkan rencana bisnis jangka menengah untuk menjadikan bank syariah barunya fokus pada digital banking. “Business process-nya akan digital, bahkan lebih digital dibanding induknya, sehingga kami akan hire banyak orang IT untuk menjadikan bank ini lebih kuat di digital sharia banking,” ungkap Nixon.
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, bank baru ini akan fokus pada dua segmen konsumen syariah, yakni konformis dan konservatif.
“Untuk bisa masuk ke dua segmen itu perlu perbaikan digital, teknologi, dan lain-lain sehingga produk dan layanan syariah yang ada dapat dilayani dengan proses digital,” ujarnya.
Sumber Republika, edit koranbumn
