Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Purbaya Yudhi Sadewa minta tambahan anggaran Kementerian BUMN di tahun 2022. Besaran permintaan tambahan anggaran adalah sebesar Rp 33,34 miliar.
“Pada hari ini, kami juga usulkan kepada pimpinan dan tentu anggota dewan yang kami hormati, bila dimungkinkan mohon dukungan ada tambahan anggaran sebesar Rp33,34 miliar,” ujar Menteri BUMN Erick, Kamis (3/6).
Jika merujuk pagu indikatif, tahun depan, anggaran Kementerian yang dipimpin Erick Thohir untuk tahun depan sebesar Rp 208,2 miliar, anggaran ini turun dari tahun sebelumnya Rp244,8 miliar.
Erick menyebut, kebutuhan anggaran itu akan digunakan Kementerian BUMN untuk sejumlah kebutuhan, salah satunya memperbaiki lift barang di gedung kementerian yang disebutnya sudah tua.
Untuk perbaikan lift barang tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp2 miliar.”Kalau kita lihat sebagai catatan terbesar, gedung yang kami tempati sudah cukup tua. Karena itu memang kami usulkan ada perbaikan di gedung, yaitu untuk lift barang sebesar Rp 2 miliar,” ujarnya.
Kementerian BUMN juga berencana untuk memasang panel surya di atap gedung Kementerian BUMN dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi efek rumah kaca yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2019.
“Kami ingin mencoba transformasi bagaimana kami melakukan panel surya di atas gedung yang memang nilainya Rp6 miliar,” ucapnya.
Adapun mayoritas usulan tambahan anggaran sebesar Rp14,1 miliar akan digunakan untuk implementasi smart building, yaitu sistem building automation&control, energy management, serta integrasi sistem untuk perangkat Internet of Things (IoT).
“Kami ingin implementasikan building ini menjadi otomatis di situ ada control energy management dan pengembangan sistem integrasi untuk peningkatan IoT. Jadi, kami mau air bersih semuanya juga dijadikan satu sistem,” jelasnya.
Lalu, usulan tambahan anggaran itu juga untuk dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kementerian BUMN Rp 500 juta, konsultan Kantor Akuntansi Publik (KAP) BUMN sebesar Rp2 miliar, inventarisasi aset tanah bermasalah Rp500 juta, dan pengembangan aplikasi PMO dan portofolio management Rp8,2 miliar.
“Alhamdulillah, sebagai laporan kepada pimpinan dan anggota dewan, insyaallah tahun ini kami akan pertama kali mempunyai buku Kementerian BUMN secara konsolidasi. Nah, karena itu inilah kenapa sistem jadi integrasi ini kami perlukan. Insyaallah kira-kira September nanti kami bisa presentasikan ke anggota dewan,” ujarnya.
Dengan usulan tambahan anggaran itu, maka pagu Kementerian BUMN ditargetkan menjadi Rp 244,8 miliar pada 2022.
“Kalau memang bisa didukung kembali tambahan Rp33,34 miliar sehingga total kebutuhan yang diperlukan untuk kementerian itu adalah Rp244,8 miliar,” tuturnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
