Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah melakukan digitalisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam sambutannya pada acara Indonesia Digital Conference 2020 pada Rabu (16/12/2020).
“BUMN sudah banyak yang melakukan digitalisasi sebelum terjadinya Covid-19. Namun, pandemi membuat prosesnya semakin cepat, suka tidak suka,” jelas Erick.
Dia juga menjelaskan, dampak Covid-19 terhadap BUMN sangat berat. “Sekitar 90% lebih BUMN terdampak pandemi,” jelasnya. Hanya beberapa sektor yang mampu bertahan. Salah satunya adalah sektor telekomunikasi.
Terkait hal tersebut, Kementerian BUMN sudah menyiapkan sejumlah strategi. Untuk kuartal II 2021, misalnya, Kementerian BUMN akan melakukan review atas strategi yang dijalankan. Targetnya adalah bagaimana perusahaan BUMN bisa bertahan.
Untuk kuartal II 2022, pihak kementerian akan melakukan restrukturisasi dengan memperbaiki portofolio dengan restrukturisasi korporasi yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi, serta mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru.
Kemudian di 2024, Kementerian BUMN akan mendorong anak usahanya untuk melakukan inovasi dan transformasi dan menciptakan kesempatan partisipasi di sektor swasta.
“Yang paling ditekankan di sini adalah BUMN tidak hanya meningkatkan persaingan saja, namun, pelayananan masyarakat juga harus ditingkatkan, keberpihakan pada usaha kecil, serta meningkatkan pelayanan public service-nya,” tegas Erick.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjabarkan bagaimana BUMN berperan dalam menyalurkan bantuan permodalan kepada masyarakat. Pertama, melalui perluasan jaminan kredit. Sebagai contoh, Askrindo dan Jamkrindo memberikan perluasan jaminan kredit kepada bank dalam menyalurkan kredit usaha rakyat kepada sektor UMKM dan ultra mikro.
Kedua, melalui subsidi bunga dan Bantuan Presiden (Banpres) mikro. Misalnya saja dengan membantu meringankan beban kredit pelaku usaha mikro ritel melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMI) dan Mekaar, BRI juga telah menyalurkan BPUM kepada 833 ribu pelaku usaha, Pegadaian telah menyalurkan BPUM kepada 1,1 juta pelaku usaha, dan PNM sudah menyalurkan BPUM kepada 4 juta pelaku usaha.
Ketiga, pembiayaan UMKM. Erick menyontohkan, Himbara, Pegadaian dan PNM terus fokus dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM. Selain itu, ada pula merger Bank BUMN Syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia.
“Ini semua sebagai alternatif untuk mendukung modal para pengusaha yang akan mengembangkan dan membuka lapangan kerja. Dengan banyaknya pengusaha, maka pembukaaan lapangan juga akan terjaga,” jelasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
