Pemerintah menargetkan awal tahun 2021 distribusi vaksin Covid-19 dapat berjalan. Pemberian vaksin akan terjadi dalam dua skema, pertama vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di BPJS Kesehatan, dan kedua vaksin mandiri bagi kategori masyarakat mampu.
Untuk vaksin mandiri maka yang jadi pertanyaan adalah soal harga. Menteri BUMN yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengatakan harga vaksin nantinya ditentukan oleh masing-masing penjual. Pemerintah dijelaskannya tidak menentukan harga untuk vaksin mandiri nantinya.
Dinamika dalam penentuan harga dari tiap produsen tentunya juga berbeda, maka itulah yang disampaikan Erick bahwa perihal harga tergantung masing-masing penjual dan produsen.
“Kalau mengenai harga itu dinamikanya tinggi tergantung masing-masing penjual yang menetapkan harga. Bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus juga kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita juga yang menetapkan harga,” jelas Erick saat konferensi pers secara daring pada Kamis (3/9).
Meski harga vaksin Covid-19 berbeda-beda, namun Erick memastikan bahwa kualitas dari vaksin tersebut tetaplah sama, dimana seluruh vaksin sudah melalui tahap uji klinis tahap tiga.
“Kenapa harganya ada yang US$ 5, kenapa vaksin satunya harganya US$ 8, kemudian vaksin yang satunya ada US$ 20. Nah kalau dibilang (karena) kualitas, enggak. Karena kualitas semuanya bagus karena sudah melalui uji klinis tahap 3. Kualitasnya kalau udah uji klinis tahap 3 itu sama, tapi harganya beda-beda,” imbuhnya.
Adapun kemungkinan yang membuat harga vaksin berbeda ialah, tiap produsen atau penjual berbeda dalam produksi. Erick menjelaskan terdapat biaya, cara penemuan hingga kapasitas produksi dari tiap produsen yang berbeda hingga akhirnya harga vaksin tidak sama. “Kasusnya beda-beda mungkin cara menemukannya lebih mahal atau kapasitas produksinya lebih sedikit macam-macam kan,” imbuhnya.
Erick menegaskan, meski terdapat dua skema vaksin Covid-19 yaitu mandiri dan gratis. Bukan berarti untuk vaksin mandiri akan didahulukan.
“Bukan nanti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, nggak juga ini yang jangan diputar balikkan. Nanti ada sinkronisasi jadwal, data, jadi bukan juga yang diputar balikkan seakan-akan pemerintah mencari uang,” tegas Erick.
Sama seperti program bantuan subsidi upah dan bantuan bagi usaha mikro dimana data akan dikoordinasi dan validasi, data penerima vaksin dengan skema gratis nantinya juga akan dilakukan hal sama untuk pastikan tepat sasaran. Erick menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk memastikan data tervalidasi dengan benar.
Pemberian vaksin Covid-19 yang masuk dalam kategori bantuan dari pemerintah, akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan. Terdapat 93 juta data PBI di BPJS Kesehatan yang akan masuk prioritas vaksin gratis dari pemerintah.
Sumber Kontan, edit koranbumn
