Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, memaparkan pemetaan terhadap perusahaan BUMN yang dilakukan berdasarkan parameter nilai ekonomi, nilai pelayanan publik, dan keduanya. Pemetaan ini dilakukan untuk menentukan langkah dan strategi seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk BUMN tersebut.
“Apakah dipertahankan dan dikembangkan, apakah harus dilakukan transformasi, apakah dikonsolidasi, apakah akan diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan publik, sampai dengan apakah BUMN tersebut harus didivestasi dan dimitrakan dengan mitra strategis,” ujar Erick di dalam agenda Rapat Kerja secara virtual dengan DPR RI, Jumat (3/4).
Kementerian BUMN mencatat, ada sebanyak 9,1% BUMN terindikasi dipertahankan posisinya dan dikembangkan, karena memiliki pangsa pasar yang tinggi, daya tarik pasar tinggi, kinerja baik, dan regulasi yang kuat atau risiko sistemik. Lalu, sebanyak 6,3% BUMN tercatat harus melakukan transformasi, karena memiliki pangsa pasar yang baik, daya tarik pasar tinggi, tetapi kinerjanya kurang baik.
“Selanjutnya, ini ada jumlah yang cukup besar 68% BUMN yang sebaiknya dikonsolidasikan, karena mereka sebenarnya kinerja baik, tetapi pangsa pasarnya rendah. Jadi diharapkan dengan konsolidasi dapat memperkuat market share,” papar Erick.
Adapun sebanyak 8,2% BUMN akan diutamakan untuk memenuhi pelayanan publik. Dikarenakan BUMN ini mengemban tugas dan tanggung jawab Public Service Obligation (PSO) atau nilai sosial lainnya.
Terakhir, terdapat sebanyak 8,2% BUMN harus didivestasi atau dimitrakan. Dikarenakan BUMN ini memiliki pangsa pasar yang rendah serta daya tarik pasar yang juga rendah.
“Namun perlu diketahui data pemetaan ini masih dinamis, dalam arti kami masih melakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam. Tidak hanya kedua wamen, tentu para deputi yang sekarang sudah komplit guna memastikan strategi terbaik sesuai dengan kondisi BUMN masing-masing, juga untuk mengantisipasi dampak Covid-19 sendiri,” kata Erick.
Sumber KOntan, edit koranbumn
