Menteri BUMN sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Erick Thohir menyebut bahwa proses penyuntikan vaksin di Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Berdasarkan estimasinya, diperlukan biaya sekitar USD 4,5 miliar atau Rp65,9 triliun (asumsi kurs Rp14.671) untuk membeli vaksin, memproduksinya hingga menyuntikkannya ke 160 sampai 190 juta masyarakat Indonesia.
“Kalau harganya USD 15 per vaksin, jadi berapa? Anggaplah 300 juta (vaksin) kali USD 15 berarti sudah USD 4,5 miliar,” ujar Erick dalam wawancara virtual, Jumat (7/8).
Perkiraan anggaran tersebut termasuk biaya pembelian vaksin, biaya jarum suntik hingga anggaran tenaga kerja. Diakui, saat ini pihaknya masih harus bekerjasama dengan negara lain untuk memproduksi vaksin karena vaksin dalam negeri, Merah Putih, masih dalam tahap pengembangan.
Erick melanjutkan, untuk sementara sebagian anggaran sisa Kementerian Kesehatan dapat dialokasikan untuk membayar down payment (DP) pembelian vaksin. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga menggandeng BPK, BPKP hingga Kejaksaan untuk memastikan proses administrasinya aman tidak ada celah untuk ‘pemain’ yang mencari keuntungan.
“Saya rasa ini yang sudah kami sudah rapatkan kemarin kan dari anggaran Menkes, ada yang tersisa Rp24,8 (triliun) mungkin sebagian buat DP vaksin,” jelas Erick.
Erick juga memastikan biaya penyuntikan vaksin akan ditanggung oleh pemerintah dan menjadi program pemerintah. Namun, pihaknya akan memetakan terlebih dahulu daerah mana yang diprioritaskan untuk dilakukan penyuntikan.
“Selama ini sudah digaungkan ada 8 daerah yang terus tinggi. Nah apakah daerah seperti Labuan Bajo, NTT tidak perlu diimunisasi? Ya harus tapi mungkin tidak di bulan pertama. Mungkin bulan pertama mungkin Jatim, Sulsel, atau Sumut yang pada saat ini masih tinggi,” katanya.
Sumber Merdeka,Liputan6 edit koranbumn
