Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan alasan utama mengapa Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem berasrama. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dalam sejumlah kunjungan lapangan, ia kerap menjumpai anak-anak yang tinggal di rumah tidak layak huni atau bahkan diajak bekerja, termasuk mengemis dan melakukan pekerjaan berat sejak usia dini. Situasi ini tentu tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak dan bukan lingkungan yang nyaman untuk belajar.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, saat menerima kunjungan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Adi Nugraha Purna Yudha di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (7/8/2025). Ia menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk mengintervensi secara utuh situasi anak-anak yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem pendidikan maupun perlindungan sosial.
“Makanya dibuat berasrama untuk menciptakan lingkungan yang sehat,” ujar Gus Ipul. Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berasrama dengan pendekatan terintegrasi. Setiap siswa menerima layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang mencakup tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, mata, jantung, hingga pemeriksaan darah. Mereka juga mendapatkan konsumsi makanan bergizi sebanyak tiga kali sehari, ditambah dua kali makanan ringan.
Seluruh siswa tinggal di asrama dengan lingkungan yang layak, bersih, dan aman. Seragam sekolah diberikan lengkap dalam delapan set, meliputi jas almamater, seragam harian, pakaian olahraga, batik, pramuka, laboratorium, hingga piyama. Siswa juga menerima perlengkapan belajar lengkap dan laptop sebagai sarana pendukung pembelajaran digital.
Untuk mendukung pengembangan potensi, Sekolah Rakyat melakukan pemetaan minat dan bakat menggunakan teknologi DNA Talent Mapping berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, siswa juga diuji kompetensi dasarnya dalam bidang literasi, numerasi, dan keterampilan digital. Penguatan kedisiplinan dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di asrama.
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Calon peserta didik ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga 4, tanpa melalui pendaftaran terbuka.
Proses ini dilakukan dengan asesmen ketat untuk memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk. Verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah, dan validasi akhir ditetapkan oleh pusat. “Jika salah, kepala daerah yang dimintai pertanggungjawaban,” kata Gus Ipul kepada para kepala daerah.
Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai miniatur sistem pengentasan kemiskinan terpadu. Seluruh siswa dan keluarganya otomatis masuk dalam skema jaminan kesehatan (PBI-JKN), bantuan sosial seperti PKH dan sembako, serta program pemberdayaan ekonomi. Keluarga juga didorong untuk masuk dalam koperasi desa melalui skema Kopdes Merah Putih.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mendorong pemerintah daerah untuk mendukung ketersediaan lahan dan pemanfaatan aset negara yang tidak terpakai. “Kalau ada tanah milik provinsi atau kabupaten yang tidak dipakai, bisa digunakan sementara,” katanya.
