Kementerian Keuangan merealokasi belanja negara 2021. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengedepankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja negara pada 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) yang awalnya dianggarkan Rp1.032 triliun jadi Rp1.059,5 triliun.
“Belanja non-K/L pada rancangan awal Rp922,6 triliun jadi Rp910 triliun. Ini mencakup kebutuhan Covid-19,” katanya Senin (15/2/2021).
Sri menjelaskan bahwa transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami perubahan. Awalnya Rp795,5 triliun turun menjadi Rp780,5 triliun.
“Kita juga gunakan pembiayaan investasi untuk membangun perekonomian kita dengan alokasi Rp184,5 triliun,” jelasnya.
Jika dirinci lebih jauh, alokasi untuk kesehatan naik drastis dari Rp169,7 triliun jadi Rp254 triliun. Pendidikan tidak berubah, tetap Rp550 triliun.
Perlindungan sosial naik dari Rp408,8 triliun jadi Rp449,5 triliun. Kenaikan beberapa pos membuat anggaran infrastruktur turun. Dari Rp417,4 triliun jadi Rp387,4 triliun.
Sedangkan untuk pangan, pariwisata, dan ICT tidak mengalami perubahan. Secara berturut-turut yaitu Rp99 triliun, Rp14,2 triliun, dan Rp26 triliun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
