Pemerintah melakukan penguatan penanganan kesehatan dengan total anggaran Rp169,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, Rp61,84 triliun diperuntukan bagi penanganan Covid-19.
“Dan ini masih bisa berubah dengan adanya ketidakpastikan terhadap peningkatan jumlah kasus dan keinginan pemerintah untuk mengamankan suplai dari vaksin Covid-19,” katanya melalui diskusi virtual, Kamis (21/1/2021).
Anggaran Rp61,84 triliun itu terdiri atas antisipasi pengadaan vaksin sebesar Rp18 triliun. Antisipasi imunisasi vaksin Rp3,7 triliun.
Kemudian sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan, serta PCR sebanyak Rp1,3 triliun. Antisipasi bantuan iuran JKN PBPU dan BP kelas III Rp2,4 triliun serta Silpa 2020 untuk penanganan kesehatan dan vaksin Covid-19 Rp36,44 triliun.
Pengadaan vaksin direncanakan selama 3 tahun hingga 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Ini dilaksanakan berdasarkan kriteria prioritas dan wilayah penerima vaksin serta jadwal, tahapan, dan standar pelayanan vaksinasi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah disuntik vaksin. Tenaga kesehatan pun dalam proses. Sedangkan daerah-daerah yang paling tinggi kasus positif akan dilakukan kombinasi vaksinasi.
“Kalau itu dilakukan, perekekonomian akan pulih kembali. Karena masyarakat akan kembali pada mobilitas. Dan kegiatan konsumsi dan transportasi akan meningkat,” jelas Sri Mulyani.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
