Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monaorfa, sebagai perwakilan pemerintah di rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN hari ini, menyampaikan bahwa nama IKN baru yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah “Nusantara”.
“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” jelas Suharso pada rapat panja di gedung DPR RI, Senin (17/1/2022).
Awalnya, kata Suharso, nama dari IKN ingin dimasukkan saat penulisan Surat Presiden atau Surpres RUU IKN, yang diserahkan ke parlemen September tahun lalu. Suharso mengatakan alasan pemilihan Nusantara yaitu karena sudah dikenal sejak dulu dan sudah dikenal di lingkup internasional.
“Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ungkapnya.
Suharso lalu mengungkap, bahwa nama Nusantara dipilih dari 80 nama lain yang dibahas oleh pemerintah, ahli bahasa, serta ahli sejarah. Namun, pada akhirnya, nama Nusantara yang dipilih untuk diajukan ke DPR.
“Misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Pura, Warna Pura, Cakrawala Pura, Kertanegara. Ada sekitar 80-an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya,” jelasnya sebelum rapat diskors.
Sebelum diketok palu oleh pimpinan rapat, sejumlah anggota pansus dari berbagai fraksi turut memberikan pandangannya terhadap nama usulan Presiden Jokowi tersebut. Mayoritas berpandangan pemerintah perlu menjelaskan lebih dalam terkait dengan makna serta alasan pemilihan nama Nusantara.
Anggota pansus dari Fraksi PKS Ecy Awal Muharam dan DPD RI Agustin Teras Narang mengkritik usulan tersebut, kendati akhirnya disetujui secara substantif oleh forum rapat. Setelah ini, pemerintah diminta untuk menyediakan penjelasan lebih dalam terkait dengan nama yang diusulkan.
“Kita serahkan ini ke pemerintah karena inisiatif pemerintah. Kita semua minta penjelasan tentang Nusantara. Lalu, secara semantik, secara bahasa, harus tepat. Rasa-rasanya Ibu Kota Negara Nusantara itu multitafsir. Jadi, rasanya nama negara berubah jadi Nusantara. Ini tugas pemerintah undang ahli bahasa. Jadinya, IKN yang bernama Nusantara. Ini selanjutnya disebut nusantara saja [bukan IKN Nusantara]. Kalau digabung, itu multitafsir,” kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
