Beberapa langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) pada minggu pertama kuartal IV/2020 kembali mendorong penyerapan anggaran.
Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7% atau Rp331,94 triliun, terjadi kenaikan Rp13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020.
Secara kumulatif, empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, mencapai realisasi sebesar Rp277,68 triliun.
Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang telah terserap 100% untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro.
Program yang memberikan hibah Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar Rp4,06 triliun atau 14,10% selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional.
“Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional,” katanya lewat keterangan resmi, Kamis (15/10/2020).
Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program bantuan subsidi gaji bagi tenaga pendidik honorer, bantuan subsidi upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini.
Selain itu, menuju akhir tahun 2020, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memperkuat dan menajamkan pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program, maupun percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100%.
Realisasi anggaran PEN untuk sektor Kesehatan mencapai Rp25,94 triliun per 7 Oktober; Perlindungan Sosial mencapai Rp159,69 triliun; Sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan Rp27,57 triliun; lalu sektor UMKM sudah terserap Rp90,42 triliun; dan sektor insentif usaha/pajak mencapai Rp28,32 triliun.
Kemudian, sektor Perlindungan Sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32% dan 73,24% dari total pagu anggaran Rp203,90 triliun dan Rp123,46 triliun.
Sektor Perlindungan Sosial yang terdiri dari delapan program, menunjukkan realisasi penyerapan yang berjalan dengan baik.
Pertama, realisasi Program Keluarga Harapan sebesar Rp36,26 triliun atau 96,95% dari pagu anggaran Rp37,40 triliun kepada 10 juta penerima manfaat; Kedua, realisasi Program Sembako Rp33,98 triliun (77,94%) dari pagu anggaran Rp43,60 triliun; Ketiga, program Sembako Jabodetabek sebesar Rp4,51 triliun (66,32 %) dari anggaran Rp6,8 triliun sudah disalurkan kepada 1,9 juta penerima manfaat; Keempat program Bansos Tunai Non-Jabodetabek sebanyak Rp25,54 triliun (78,83%) dari anggaran Rp32,40 triliun kepada 9 juta penerima manfaat.
Kelima, realisasi program Kartu Pra Kerja yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat mencapai Rp19,87 triliun (99,4%) dari pagu yang disediakan Rp20 triliun. Keenam, program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat sebesar Rp12,91 triliun; Ketujuh, program Subsidi Gaji telah mencapai Rp13,99 triliun (36,9%) kepada lebih dari 11,6 juta pekerja dari anggaran Rp37,87 triliun; Kedelapan program Diskon Listrik yang sudah menyerap anggaran Rp6,97 triliun.
Di sektor UMKM, terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp28,8 triliun dari semula Rp22,01 triliun, untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro, yang disebabkan adanya perluasan dari target 9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat yaitu para pelaku usaha mikro.
Saat ini program tersebut telah memasuki pelaksanaan program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro. Perluasan yang sedang dilaksanakan ini direncanakan mencapai jumlah 12 juta pelaku usaha mikro tersebut pada akhir November 2020. Sedangkan program penempatan dana telah mencapai Rp63,20 triliun atau 80,22% dari pagu anggaran.
“Berbagai program yang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha untuk menjaga perekonomian sektor UMKM ini, terus dijalankan dengan sinergi oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, yang terus diupayakan mencapai realisasi penuh di akhir tahun 2020 bersama dengan program PEN lainnya.”
Sumber Bisnis, edit koranbumn
