Rencana pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah DKI Jakarta semakin santer. Apabila benar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni akan mengubah rutenya,.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero) Yahya Kuncoro mengatakan pihaknya selalu mendukung kebijakan pemerintah, tetapi dia mengaku belum mengetahui perihal kepastian karantina wilayah DKI Jakarta.
Kepastian tersebut terutama apakah karantina wilayah tersebut termasuk aktivitas perhubungan laut yang melalui pelabuhan atau tidak. Namun, dia tetap bersiap menghadapi kemungkinan tersebut.
“Kalau aktivitas perhubungan laut juga ditutup, trayek kami harus sepengetahuan Kementerian Perhubungan [Kemenhub] dengan menghilangkan Jakarta, dialihkan ke home base Surabaya,” paparnya
Dia menegaskan ketika DKI Jakarta benar-benar melakukan karantina wilayah, maka rute dari dan ke Jakarta akan dihilangkan dan menggeser tujuan atau keberangkatan rutenya melalui Surabaya.
Pihaknya akan menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan tetap berkoordinasi dengan regulator perhubungan. “Jadi kita tetap akan melayani masyarakat dengan protokol layanan dan kesehatan yang sudah kami terapkan,” imbuhnya.
Pelni mendukung kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat tidak mudik bahkan melarangnya saat musim Lebaran 2020 berlangsung. Pelni pun mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah seat maksimal 80 persen dan prioritaskan logistik.
Menurut Yahya, perusahaan selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan serta kenyamanan penumpang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan ruang batasan jarak antar penumpang sehingga penyebaran Covid-19 dapat dicegah.
“Intinya kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menganjurkan masyarakat tidak mudik. Kami mengikuti kebijakan pemerintah karena memang kami penugasan,” jelasnya.
Perusahaan juga menganjurkan penumpang untuk lebih selektif dan berhati-hati saat akan melakukan perjalanan ditengah kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini.
Dia menegaskan melihat situasi yang terjadi saat ini, manajemen akan memprioritaskan pembelian tiket bagi petugas yang terkait dengan aktivitas logistik, kesehatan dan keamanan.
Aktivitas logistik ini yang akan menjadi andalannya jika mudik benar-benar dilarang pemerintah. Sementara, jika sifatnya berupa imbauan, Pelni akan membatasi jumlah penumpang di setiap kapalnya guna tercipta jarak antar penumpang.
Yahya menjelaskan Pelni pun akan menyesuaikan kembali aktivitas pengangkutan penumpangnya sesuai trayek penugasan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, aktivitasnya tetap sesuai arahan dari pemerintah.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
