Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional selama beberapa tahun terakhir.
Dalam Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun ini yang sebesar Rp 417,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, di tengah perjuangan pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia dari Covid-19, pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi.
Mengacu pada G20 Surveillance Note dalam pertemuan daring pemimpin G-20 pada November tahun lalu, dikatakan pentingnya belanja infrastruktur. Setengah persen PDB untuk belanja infrastruktur ini mampu memberi tambahan 1% untuk pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya.
“Asesmen ini kembali menegaskan bahwa realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat,” ujar Sri Mulyani, Kamis (20/5).
Namun, pemerintah tak serta-merta menggelontorkan duit jumbo untuk pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani menegaskan, belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan proses yang baik, juga transparan dan kompetitif untuk mendapat dampak multipliernya.
Ke depan, dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur digadang menjadi moto penggerak ekonomi dari sisi permintaan, lewat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi, terutama dalam kondisi pandemi ini.
Sementara dalam jangka panjang, infrastruktur diharapkan berkontribusi di sisi penawaran lewat peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa, sehingga tercipta efisiensi ekonomi.
Sumber Kontan, edit koranbumn
