Pemerintah berharap BUMN terus meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai target pembangunan meski sudah ada dukungan dalam penjaminan kredit oleh PT Penjaminan Infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian dan risiko global seperti perang dagang Amerika-China dan virus corona, Pemerintah mengharapkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus meningkatkan peran manajemen risiko.
“Disinilah Pemerintah melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur [PT PII] sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur [BUPI],” kata Luky dalam Workshop “Penguatan Peran Manajemen Risiko dalam Penjaminan Kredit Pemerintah kepada BUMN” di Jakarta, Rabu (4/3/2020) seperti dikutip dari pernyataan resmi.
Menurutnya, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.101/2018, mandat PT PII diperluas untuk ikut serta sebagai penjamin terhadap pinjaman dan obligasi dari BUMN untuk membiayai pengembangan infrastruktur.B
APBN dan BUMN sangat erat hubungannya, baik yang bersifat langsung maupun kontijensi. Dengan penjaminan dari PT PII, BUMN yang dijamin juga harus menjaga dan meningkatkan pengelolaan dan mitigasi risiko-risiko yang menjadi kewajiban BUMN terjamin seperti menyusun dan memperbarui rencana mitigasi risiko serta melaporkan progres dan risiko secara triwulan.
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menambahkan bahwa dalam pengelolaan risiko, pihaknya juga ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penerapan best practice pengelolaan risiko atas pemberian jaminan pemerintah serta efisiensi pengelolaan risiko keuangan negara melalui proses dan tahapan penjaminan yang prudent.
Menurutnya, risiko yang timbul dari penjaminan pemerintah menjadi lebih terukur dan memberikan kepastian keberlanjutan.
“Acara workshop yang kita laksanakan pada hari ini diharapkan dapat menjadi media interaksi pada masing masing institusi yang hadir dan juga dapat menjadi best practice demi penguatan peran manajemen risiko dan transfer knowledge untuk penjaminan ke BUMN kepada para pemangku kepentingan utama,” katanya.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia benar-benar bisa berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata.
Sebagai informasi, PT PII ikut serta dalam penyediaan dua penjaminan kredit pemerintah pada skema direct lending dari Lembaga Keuangan Internasional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dan proyek Hydropower dengan nilai total pinjaman US$572 juta.
Kedepan, PT PII berharap dapat membantu BUMN lainnya yang akan menggunakan skema direct lending guna mengembangkan potensi-potensi pengembangan berbagai sektor infrastruktur lewat tata kelola risiko yang baik dan berkelanjutan.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
