Kementerian BUMN mengungkapkan tengah mencari investor strategis yang dapat memperbaiki ekosistem logistik udara Indonesia guna berpartner dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan terus memperbaiki kinerja Garuda Indonesia, serta melanjutkan komitmen pasca homologasi dengan mempersiapkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun.
Selanjutnya, pemerintah tengah mencari investor strategis masuk ke Garuda guna memperkuat ekosistem yang sudah dimiliki perseroan. Salah satu yang dilirik yakni dua maskapai besar berbendera Uni Emirat Arab (UEA).
“Logistiknya bisa dipikirkan. Inilah laut dan udara kita perbaiki bagian ekosistem logistik ini. Oleh karena itu, yang kita lihat bisa Emirates, bisa Etihad yang bisa menjadi bagian dari memperbaiki logistik ekosistem logistik kita. Tetapi ini belum putus, kemarin baru presentasi, masih panjang,” jelasnya di DPR, Senin (4/7/2022).
Dia melanjutkan pemerintah tengah fokus menyelesaikan rights issue Rp7,5 triliun untuk Garuda Indonesia. Dengan begitu, investor strategis dapat memiliki kepercayaan diri ketika masuk ke Garuda.
Setelah rights issue, Kementerian BUMN baru membicarakan mengenai investor. Menurutnya, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri.
Namun, catatannya, investor yang masuk wajib menjadi bagian dari mitra strategis, bukan hanya ekuitas atau dana saja. Investor yang masuk ke GIAA harus dapat memberikan nilai tambah perbaikan logistik udara baik barang maupun manusia.
“Harus juga menguntungkan Indonesia, agar tidak menjadi market saja, orang kita ke luar nageri, orang luar tak ke kita, barang kita tak jadi bagian dari luar negeri ini yang tidak diinginkan,” kata Erick Thohir.
Terkait hal ini, kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan UEA dinilainya menguntungkan Indonesia karena dapat menjadikan UAE sebagai jendela produk Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa.
Dia juga mengakui, upaya restrukturisasi Garuda sempat dinilai pesimistis oleh sejumlah pihak. Kementerian BUMN pun memulai dari pembersihan kasus korupsinya sehingga ada payung hukum melakukan aksi negosiasi dengan para lessor.
“Kasus korupsinya kita bersihkan, kalau tidak ada payung hukum dalam pembersihan tersebut apalagi Garuda ini sewa menyewa harga termahal di dunia, sulit negosiasi. Kejaksaan menjadi payung penyelamatan bersama PKPU, dengan 97 persen kreditur menyetujui,” katanya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
