“Untuk penggunaannya, dari KAI sendiri mengadakan sarana KRL untuk lintas Jabodetabek. Kemudian untuk INKA pembangunan fasilitas pabrik antara lain untuk produksi transet KRL Jabodetabek,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (15/9/2025).
Padahal, melihat PMN untuk INKA cenderung lebih sedikit dari kesepakatan awal atau sebelum implementasi efisiensi terjadi, yakni di angka Rp976 miliar. Meski demikian, Erick menuturkan bahwa saat ini permintaan gerbong kereta cukup tinggi. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia dan Bangladesh.
“Pangsa pasar untuk gerbong kelas menengah jadi yang bukan high class seperti kereta cepat ini lagi sangat banyak demand-nya tidak hanya di dalam negeri,” jelasnya.
Selain KAI dan INKA, PMN juga diberikan untuk Pelni dalam rangka pengadaan sebanyak tiga unit kapal penumpang.
Hal tersebut juga dalam rangka perbaikan pelayanan untuk Pelni dan juga menekan tingkat kecelakaan demi pelayanan publik yang maksimal.
“Kita merupakan negara kepulauan, kita wajib melakukan perbaikan untuk kesediaan daripada kapal penumpang yang kita berikan kepada masyarakat, ujar Erick.
Pada kesempatan itu pula, Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid mengetok palu tanda menyetujui anggaran Kementerian BUMN 2026 dan PMN 2025.
Mengutip pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada tahun lalu BUMN mengajukan PMN untuk empat perusahaan, termasuk DAMRI, dengan total Rp6,27 triliun.
Dalam prosesnya, PMN 2025 disetujui untuk 16 BUMN, termasuk Peli Rp2,5 triliun, KAI senilai Rp1,8 triliun, dan INKA senilai Rp976 miliar. Kemudian setelah rilisnya ketentuan efisiensi, anggaran untuk Pelni dan KAI tetap sama, hanya INKA yang mengalami penyesuaian.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
