Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hal itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menerapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini.
“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal, oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk mengambil keuntungan seperti dulu,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).
Dia melanjutkan, margin fee Bulog itu mulanya diusulkan sebesar 10%, tetapi akhirnya disetujui 7% berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Peningkatan keuntungan itu diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan target penyerapan beras dan stabilisasi harga.
Ditemui terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa angka 7% mengacu pada margin fee yang diterima BUMN lainnya, seperti Pertamina dan PLN.
Kendati tak sesuai harapan awal, dia menyebut bahwa persentase margin itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog, khususnya dalam peningkatan target serapan beras dan jagung tahun ini.
“Dibandingkan dengan margin yang dari 2014 itu hanya Rp50, itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi,” katanya.
Selain itu, Rizal mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyetujui pembangunan tambahan 100 unit infrastruktur pascapanen alias gudang Bulog.
Pembangunan itu disebutnya masih menunggu aturan baru berupa instruksi presiden (Inpres) yang akan terbit dalam waktu dekat.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
