Pemerintah memutuskan untuk lanjut menyuntik dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN) di tahun depan. Total anggaran yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk tujuh perusahaan pelat merah tersebut mencapai Rp 38,5 triliun.
Alokasi PMN tahun depan tersebut lebih sedikit 9,19% dibandingkan pagu tahun ini sebesar Rp 42,4 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, suntikan PMN di tahun depan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong agar BUMN terkait dapat melaksanakan penugasan negara infrastruktur.
Adapun, BUMN yang menerima PMN di tahun depan antara lain, pertama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa.
Kedua, PT Hutama Karya (Persero) untuk penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dengan tambahan sepanjang 162 KM.
Ketiga PT Adhi Karya (Persero) Tbk. guna mendanai proyek infrastruktur Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta-Bawen dan SPAM Karian-Serpong.
Keempat, PT Waskita Karya (Persero). untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
Kelima Tbk. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF bertujuan untuk mendukung program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200 ribu rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Keenam, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII. Yakni digunakan untuk mendorong gearing rasio ke batas optimal sebesar 7,5 kali untuk penjaminan proyek infrastruktur.
Ketujuh, PT Perum Perumnas (Persero) juga mendapatkan alokasi PMN dengan tujuan untuk memperbaiki struktur permodalan guna melanjutkan program pengadaan Satu Juta Rumah bagi MBR.
“Jadi, kelihatan di sini untuk kluster infrastruktur selain heavy di energi dan konstruksi terutama untuk jalan raya dan perumahan,” kata Menkeu Sri Mulyani pekan lalu.
Ia juga menegaskan tentunya dalam pemberian PMN kepada BUMN, pemerintah secara hati-hati dan selektif, sejalan dengan perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan khusus oleh pemerintah. Nah, untuk tahun depan fokus PMN yakni untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.
Selain memberikan PMN kepada BUMN, upaya percepatan pembangunan infrastruktur juga dialokasikan melalui investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) yakni Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan melalui program FLPP masing-masing sebesar Rp 28,8 triliun dan Rp 19,1 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rio Silaban menambahkan pihaknya belum menentukan besaran PMN yang diterima oleh daftar tujuh BUMN tersebut. Sebab, harus disepakati oleh DPR RI terlebih dahulu.
“Mengenai jumlah itu nanti berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Kami sebagai pemerintah bisa memfasilitasi, nanti Banggar akan panggil Kementerian Keuangan kalau sudah final,” kata Rio, Jumat (20/8).
Di sisi lain, Rio menegaskan dalam pembiayaan investasi di RAPBN 2022, memang PMN difokuskan untuk infrastruktur. Namun, untuk bidang lain diberikan juga suntikan modal dalam bentuk mekanisme lainnya.
Rio menjabarkan dalam pembiayaan investasi terdapat pula kluster pendidikan dengan anggaran Rp 20 triliun, kluster perlindungan masyarakat Rp 3 triliun, dan kluster kerja sama internasional Rp 1,9 triliun.
Selain itu, dalam pembiayaan investasi juga terdapat pula cadangan pembiayaan investasi Rp 21,5 triliun dan pembiayaan pendidikan sebesar Rp 49,5 triliun. Sehingga, total anggaran pembiayaan investasi tahun 2022 sejumlah Rp 182,3 triliun.
Sumber Kontan, edit koranbumn
