PT Perkebunan Nusantara VII sebagai BUMN tidak sekedar profit oriented, tetapi juga berfungsi sebagai stabilisasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam mejalankan proses bisnisnya harus senantiasa sesuai SOP dan memperhatikan aspek GCG, hal tersebut dalam implementasinya banyak mendapat bantuan hukum (litigasi maupun non litigasi) dari pihak Jaksa Pengacara Negara.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffinur pada acara penandatangan naskah kerjasama lanjutan antara PTPN VII dengan Kejati Lampung, di Gedung Kejati Lampung, Senin (5/4/21).
Seremoni sederhana dengan peserta terbatas itu berlangsung di Gedung Kejati Lampung dihadiri Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja. Turut hadir, SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan, SEVP Ops II Dicky Tjahyono, Sekretaris Perusahaan Bambang Hartawan, Kabag Pengadaan dan Umum Iyushar Ganda Saputra, dan Kabag Aset dan Support Bisnis Muhammad Nugraha.
Ruang lingkup pemberian bantuan hukum Kejati kepada PTPN VII antara lain, pemberian pertimbangan hukum (legal opinion) dan pendamping (legal asistance), dan tindakan hukum lainnya. Seperti menjadi mediator atau fasilitator bila terjadi permasalahan hukum antara PTPN VII dan pihak lain.
Ia berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dengan PTPN VII akan terus berjalan dengan baik, sehingga dapat berkontribusi positif bagi pembangunan.
Sementara, Direktur PTPN VII Doni P Gandamihardja mengucapkan terima kasih kepada Kejati Lampung. Dalam sambutannya, Holding Perkebunan pada tanggal 15 September 2020 telah menandatangani Perjanjian Kerjsama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penandatanganan Kesepakatan Bersama pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tersebut.
“Dengan kerjasama ini kami berharap selain penyelesaian keperdataan dan tata usaha negara lainnya, juga dapat menjadi mediator dan fasilator dalam komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders),” katanya.
