Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalin kolaborasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan PBNU tentang Koordinasi Hubungan Kerja Sama Kementerian BUMN dan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta pada Jum’at, 4 September 2020.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Ketua Umum PBNU, Saiq Aqil Siradj. Acara tersebut disaksikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto dan jajaran pengurus PBNU. Menteri BUMN yang sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam sambutannya mengatakan, akselerasi pemulihan ekonomi nasional memerlukan dukungan kekuatan pentahelix, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media.
Menurut Erick, PBNU saat ini sudah memenuhi 4 dari 5 kekuatan pentahelix tersebut, yaitu komunitas, akademisi, dan dunia usaha melalui Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N-PBNU). Kementerian BUMN dan PBNU berencana mengolaborasikan beberapa program yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia, optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal pengadaan barang dan jasa BUMN yang dapat dilakukan melalui platform digital Pasar Digital (PaDi) UMKM dan dukungan pelaksanaan program pembinaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Partisipasi NU sangat penting dalam mengimplementasikan program percepatan pemulihan ekonomi sehingga jika proyek UMKM berbasis digital berhasil maka kerja sama dalam program lain bisa dilanjutkan,” ujar Erick.
Sumber kementrian BUMN, ed8it koranbumn
