PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memberikan penjelasan atas pertanyaan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai pemberitaan media massa yang terkait dengan entitas anaknya, yaitu PT Wijaya Karya Realty.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Rabu (18/8/2021), manajemen WIKA mengungkapkan bahawa Wika Realty telah memenuhi ketentuan regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.133 Tahun 2019 di Tamansari Semanggi Apartment (TSA).
Di mana pada Pergub DKI Jakarta No.133 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, salah satunya mengatur pembentukan PPPSRS.
Pada pasal 1 disebutkan bahwa PPPSRS merupakan singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Adapun PPPSRS dijelaskan sebagai badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Wijaya Karya Realty mengaku telah memfasilitasi dan menjembatani terbentuknya PPPSRS Tamansari Semanggi Apartment. Saat ini disebutkan bahwa Badan Musyawarah Pembentukan PPPSRS tersebut tengah melakukan pembentukan baru untuk menggantikan PPPSRS sebelumnya yang telah berakhir.
“Bahwa WIKA Realty selaku developer telah memenuhi ketentuan regulasi Pergub DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 2, yang dibuktikan dengan upaya yang dilakukan WIKA Realty yang telah memfasilitasi pembentukan PPPSRS TSA,” tulis sekretaris perusahaan WIKA Mahendra Vijaya dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/8/2021).
Pada salah satu poin di Pasal 9 Ayat 2 Pergub tersebut disebutkan bahwa pelaku pembangunan wajib memberikan informasi laporan keuangan pengelolaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Sementara Mahendra menyampaikan bahwa WIKA Realty saat ini telah memberikan informasi terkait laporan keuangan atas pengelolaan TSA melalui media informasi di majalah dinding Tower A dan Tower B TSA.
Laporan keuangan hasil audit nantinya akan diserahkan kepada PPPSRS TSA yang sah sesuai dengan PERGUB No.133 Tahun 2019.
Mahendra juga mengungkapkan perusahaan akan menyerahkan laporan keuangan pengelolaan tahun 2012-2019 yang telah diaudit kepada PPPSRS yang sah, 3 bulan setelah PPPSRS disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dia juga menjelaskan bahwa proses audit laporan keuangan TSA tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian WIKA Realty. Pada laporan keuangan konsolidasian terkait penerimaan dan pengeluaran atas pengelolaan TSA dicatat sebagai titipan (bertambah/berkurang) yang tidak dicatat pada laba-rugi.
Lalu sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan, laporan keuangan WIKA Realty terkonsolidasi pada Laporan Keuangan WIKA yang telah dipublikasikan pada website perseroan dan website Bursa Efek Indonesia.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
