Banyaknya truk dengan kapasitas muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang melintas diduga menjadi penyebab rusaknya beberapa lokasi Jalan Tol Trans-Sumatra.
Danang Parikesit, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), mengatakan bahwa praktik ODOL sangat merugikan operator jalan tol. Selain itu, truk ODOL juga meningkatkan risiko kecelakaan, dan inefisiensi karena merusak jalan, sehingga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan.
Saat ini, pemerintah sebenarnya terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ODOL yang ada di jalan tol maupun jalan nasional.
“Standar kualitas truk yang ada di Indonesia harus terus diperhatikan guna menjaga kualitas jalan yang dilewati, juga kualitas kendaraannya, mulai dari standar ban, jumlah as roda, hingga komponen lainnya,” katanya, Senin (10/1/2022).
Menurutnya, permasalahan ODOL bukan hanya terjadi di jalan tol, tetapi juga banyak ditemukan pada jalan nasional. Hal itu pun memberikan dampak buruk pada lingkungan yang sering dilintasi kendaraan, khususnya yang terhubung dengan kawasan industri.
“Kami juga terus mendorong mitra kerja kami yang terkait dengan kejadian fatalitas akibat kecelakaan, dan menimbulkan kerusakan jalan yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini perlu terus didorong untuk merancang sistem yang akan diberlakukan di jalan tol,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendukung upaya pemberantasan kendaraan ODOL dengan menggunakan teknologi Weigh in Motion (WIM) Bridge atau sensor pengukuran beban kendaraan bergerak yang dipasang di jembatan dan jalan tol.
Pemerintah pun terus memastikan dan mendorong agar para operator pengangkutan untuk tidak membeli kendaraan baru bertonase tinggi yang berpotensi ODOL.
“Inovasi penerapan teknologi mesin WIM yang dipasang pada gerbang tol salah satunya diterapkan pada pintu masuk menuju Pulau Sumatra, tepatnya di Gerbang Tol Bakauheni Selatan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar,” tutur Danang.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
