Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal meresmikan pembentukan holding jasa survei yang terdiri atas PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam waktu dekat. Direktur Utama Surveyor Indonesia Haris Witjaksono mengatakan holding jasa survei seperti telah memiliki landasan kuat setelah adanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2021 dan KMK nomor 29 tahun 2021 terkait izin melakukan inbreng saham pemerintah kepada BKI selalu induk holding jasa survei.
“Proses inbreng sedang dipersiapkan, kita harapkan dalam waktu dekat, minggu-minggu barangkali akan ada RUPS BKI, Surveyor Indonesia, dan Sucofindo SI untuk inbreng saham pemerintah kepada BKI. InsyaAllah Agustus ini (holding jasa survei) sudah bisa diselesaikan,” ujar Haris saat media briefing Surveyor Indonesia yang digelar secara virtual pada Senin (2/8).
Haris mengatakan pemerintah masih memiliki satu saham dwiwarna atau seri A sebagai saham pengendali yang mana pemerintah tetap memiliki hak terkait kebijakan krusial dalam holding.
Haris menyampaikan kehadiran holding jasa survei merupakan upaya adaptasi dan kolaborasi tiga BUMN menghadapi tantangan yang menuntut perusahaan kompetitif dan terus berkembang.
“Konsolidasi ini merupakan bahan bakar baru untuk kita bisa maju dan tumbuh lebih baik lagi dengan jaringan dan infrastruktur kita menjadi tambah luas dan kuat, peluang-peluang baru semakin terbuka, pengembangan bisnis dan perluasannya akan menjadi lebih cepat terwujud,” ucap Haris.
Untuk mencapai target Top 5 Industry Survey seAsia Pasifik pada 2024, lanjut Haris, holding jasa survei telah memiliki peta jalan seperti mengkonsolidasikan bisnis setiap portofolio dangan cabang dan unit-unit operasi yang tersebar diseluruh Indonesia, membangun kompetensi SDM masif, melakukan investasi yang fokus pada peningkatan pendapatan, melakukan pengembangan bisnis sesuai championship yg telah ditetapkan, serta kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengembangkan industri jasa Testing, Inspection and Certification (TIC). Kata Haris, hal tersebut harus didukung sistem pengelolaan terkendali melalui digitalisasi proses bisnis secara menyeluruh.
“Dalam pengembangan bisnis holding, kita telah menyepakati kerja sama pengembangan pada beberapa sektor seperti Geospasial, Sertifikasi Halal, TKDN, Ilegal Mining dan Green Economy yang akan menjadi basis dan cikal bakal tumbuhnya portofolio baru pada jangka menengah dan panjang,” kata Haris.
Sumber Republika, Edit koranbumn
