Perum Perhutani mendukung langkah awal kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung usaha Pemerintah Indonesia guna mencapai Nationallly Determined Contribution (NDC) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Dekarbonisasi BUMN, bertempat di Gedung Kementerian BUMN lantai 21, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 dan secara daring melalui Zoom pada Rabu (02/02).
Acara dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari, Asisten Deputi di lingkungan BUMN, Senior Advisor Wakil Menteri BUMN I, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani Endung Trihartaka, Direktur SDM, Umum, & IT Perum Perhutani Muhamad Denny Ermansyah, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Direktur Utama PTPN III Holding Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, Direktur Utama Semen Indonesia Donny Arsal, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (EMI) Andreas Widodo, Direktur Utama PT Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Fajar Wibhiyadi, Direktur PT PLN yang mewakili, serta tamu undangan lainnya yang baik secara offline maupun online.
Pada acara tersebut dilaksanakan penandatangananan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT BKI dan PT EMI sebagai bentuk kontribusi nyata Kementerian BUMN dengan melakukan inisiatif dekarbonisasi di 7 BUMN antara lain Perum Perhutani, PT Pertamina, PT PLN, MIND ID, PTPN III Holdings, Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia serta melaksanakan pilot project carbon trading antar BUMN yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam kesempatannya Pahala Nugraha Mansury menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sangat serius dalam upaya menjadi pionir dan role model dalam penerapan dekarbonisasi, dan pada tahun 2021 telah melakukan beberapa inisiatif termasuk memiliki Project Management Office (PMO) khusus yang mengkoordinasikan beberapa BUMN yaitu PTPN III, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, MIND ID, PT PLN, PT Semen Indonesia, PT BKI, dan Perum Perhutani karena dinilai dapat berpotensi untuk dapat bersinergi.
“Karena di satu sisi merupakan BUMN penghasil/produsen emisi dan di satu sisi memberikan Nature Based Climate Solutions khususnya dalam hal ini adalah Perhutani dan PTPN,” katanya.
Pahala Nugraha Mansury juga mengungkapkan harapannya bahwa tentunya sebagai follow up PMO penerapan dekarbonisasi tersebut pada hari ini melakukan perjanjian kerjasama, dan di dalam PMO tahun 2021 tersebut pihaknya telah melakukan identifikasi beberapa hal, yaitu pertama perlu adanya inisiatif untuk menurunkan emisi secara end to end atau dari hulu ke hilir terutama adalah melalui efisiensi energy, migrasi jenis energy yang memiliki emisi lebih tinggi ke emisi yang lebih rendah. Kemudian hal kedua yang telah diidentifikasi adalah pengembangan daripada usaha line of business yang mungkin akan bisa menjadi pendorong untuk menurunkan emisi.
“Kita telah mengembangkan green industry cluster, mengembangkan giotermal energi baru terbarukan. Hal ini merupakan inisiatif-inisiatif yang sudah kita identifikasi dan kita sudah mulai melakukan perhitungan kira-kira emisi yang dihasilkan oleh masing-masing BUMN seperti apa dan bagaimana bisa mengkontribusikan kepada komitmen Indonesia untuk bisa menurunkan emisi sebesar 29 % di tahun 2030 nanti yang tentunya kedepan perlu dilakukan verifikasi dan validasi,” terangnya.
Sementara itu Nani Hendiarti menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen kepada dunia internasional untuk melakukan upaya secara serius dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan telah submit kepada UNFCCC bahwa target pengurangan emisi GRK sebesar 29 % dengan upaya sendiri atau 41 % dengan dukungan internasional.
“Penandatanganan MoU ini merupakan dukungan dari BUMN dan juga sebuah terobosan bagi perekonomian bangsa untuk mendukung pencapaian komitmen Indonesia. Kita tau bahwa BUMN merupakan penggerak perekonomian bangsa dan khususnya dalam pembangunan nasional yang arahnya berkelanjutan serta dekarbonisasi BUMN juga berperan dalam kompetisi di perdagangan global,” jelasnya.
Nani juga menerangkan bahwa terdapat adanya kebijakan dari European Union yaitu adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan produk impor harus green product untuk dapat masuk ke wilayah uni eropa atau dengan kata lain apabila tidak green product akan dikenakan tax yang tinggi.
Di tempat terpisah Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan akan mendukung program Pemerintah dan berperan untuk mengurangi dekarbonasi di kawasan hutan Indonesia.
“Sesuai dengan mandat Kementerian BUMN bahwa Perum Perhutani akan berfokus untuk berupaya mengurangi karbon sehingga target pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK sebesar 29 % dapat tercapai ,” terangnya.
