Di tengah ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang tinggi di dunia saat ini, Pemerintah berupaya mengantisipasi dengan mengembangkan ekonomi digital. Presiden Joko Widodo meminta percepatan penguatan ekosistem ekonomi digital dengan menyiapkan sumberdaya manusia, salah satunya melalui Digital Leadership Academy (DLA).
“Inilah disrupsi yang memang kompleksitasnya juga semakin bertambah. Oleh sebab itu itu kita semuanya harus cepat mengantisipasi dan harus mempersiapkan diri harus hati-hati,” ujar Presiden saat berbicara dalam Kompas100 CEO Forum 2021 dii Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/ 2021).
Dalam membangun ekosistem ekonomi digital, salah satu hal yang menjadi perhatian Kepala Negara adalah keberadaan sumberdaya manusia digital. Menurutnya, dengan keberadaan sumberdaya manusia yang memadai akan menjadi kekuatan besar untuk membangun ekonomi digital Indonesia.
“Yang paling penting adalah SDM. Kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital. SDM tingkat dasar, SDM tingkat menengah urusan IoT, cloud computing, hingga big data,” tandasnya.
Presiden juga menegaskan Digital Leadership Academy akan dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia. “Hingga saya sampaikan segera cari partner kerja sama. Kemarin sudah ketemu dengan Oxford, Harvard, NUS dan Tsinghua,” jelasnya.
Pelaksanaan kerja sama itu, menurut Presiden ditujukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang akan mengakselesari penyiapan ekonomi digital Indonesia. “Kalau kita ingin cepat, mungkin kita sendiri nggak mungkin sekarang ini. Tinggal (bagaimana agar) segera yang namanya ekosistem digital itu bisa terbentuk dan bisa segera bisa kita jalankan,” tandasnya.
Targetkan 2 Tahun
Selain pembangunan infrastruktur dan kebijakan hiliriasi industri, Kepala Negara menegaskan Pemerintah berupaya memanfaatkan ekonomi digital agar menjadikan Indonesia lebih maju. “Kita juga punya kekuatan di sini punya pasar besar dan sekarang ini kita memiliki startup 2.229. Kemudian potensi ekonomi digital sampai 2025 kurang lebih 124 Miliar USD,” jelasnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta percepatan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Mulai dari pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital hingga ekosistem ekonomi digital, termasuk regulasi dan sumberdaya manusia.
“Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa hingga muncul sebuah ekosistem besar digital economy,” tuturnya.
Bahkan Kepala Negara juga merinci ada beberapa kerja besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital.“Memang butuh kerja besar, infrastruktur digital, justru kita butuh fiberoptic, butuh microwave link, butuh satelit, butuh BTS (base transceiver station). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya, (kemudian) Pusat Data (data center),” paparnya.
Namun demikian, Presiden mengingatkan agar semua itu harus disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat. “Kita hanya punya waktu dua tahun untuk menyiapkan ini. Regulasi terlambat terus, fintechnya sudah lari regulasinya belum ada. Kerja, kerja dengan kecepatan yang kita perlukan. Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target 2 tahun. Kalau lepas 2 tahun sudah kita akan kalah dari negara lainnnya,” tegas Kepala Negara.
Unggulan
Sebelumnya dalam peluncuran Program DLA akhir Oktober lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Program itu memfasilitasi interaksi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam eksositem digital nasional maupun global.
“Agar ecosystem exposure ini dapat bermuara pada penyusunan berbagai kebijakan maupun strategi, yang dapat semakin mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama triple helix antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.
“Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, TNI/Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta),” jelasnya.
Menkominfo mengharpkan peserta Program DLA akan menjadi unggulan bangsa untuk bersama-sama dengan pemerintah mendorong transformasi digital nasional.
“Awardee atau peserta pelatihan mendapatkan pengalaman, wawasan, dan jejaring kolaborasi terbaik yang nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia,” ungkapnya.
Program DLA merupakan pelatihan untuk pimpinan lembaga dari sektor publik dan sektor privat. Bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS), Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard University, program itu ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital pemimpin lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia.
Setiap peserta akan mempelajari kebijakan publik di bidang transformasi digital, smart city, bisnis digital, hingga kepemimpinan digital. Program ini telah berjalan dengan 150 orang peserta dari ASN kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, TNI/Polri, anggota DPR/DPD/DPRD, akademi, serta C-Level dari sektor privat. Informasi pelatihan yang terbagi dalam 5 Batch itu bisa diakses melalui laman web digileader.kominfo.go.id.
Sumber Kominfo, edit koranbumn
