BUMN sebagai pemegang sepertiga perekonomian Nasional memiliki peranan penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas utama Kementerian BUMN beserta ketahanan sektor kesehatan dan energi.
Untuk itu, Kementerian BUMN menggandeng negara Kanada melalui Canadian Commercial Corporation (CCC) untuk bekerja sama dalam hal ketahanan pangan serta produk dan jasa agrikultural. Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di hari kedua pelaksanaan SOE International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (18/10). Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi Indonesia, salah satunya kenaikan harga komoditas pangan yang diakibatkan kelangkaan pasokan.
“Kita telah melihat bagaimana harga komoditas utama yang terkait dengan sektor pangan telah meningkat cukup signifikan hingga kuartal pertama tahun 2022. Harga gandum meningkat sekitar 30% secara year to date (ytd), harga jagung meningkat sekitar 26% ytd, dan potash meningkat sekitar 154% ytd. Dan kondisi ini mungkin tidak akan menjadi lebih baik mengingat situasi geopolitik saat ini,” ujar Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dalam sambutannya.
Pahala menambahkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia mengimpor 1,5 juta cattle serta kira- kira 1,2 juta ton potash. Yang mana, potash ini merupakan komponen penting dari ketahanan pangan Indonesia. Tanpa potash, Indonesia tidak akan bisa memproduksi pupuk yang esensial untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan dan agrikultur.
“Kita melihat bahwa kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada yang meliputi namun tidak terbatas pada potash, gandum, biji-bijian, dan kedelai memiliki peranan yang sangat penting”. MoU yang ditandatangani hari ini bukan hanya tentang kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada, melainkan pula sebagai simbol, tanda, dan juga bentuk komitmen pemerintah ke pemerintah, khususnya antara negara anggota G20,” tambah Pahala.
Pahala turut menekankan bahwa komitmen yang ditandatangani hari ini tidak sekadar pernyataan retoris tentang pentingnya ketahanan pangan, melainkan pula inisiatif melalui aksi nyata untuk membantu satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan.
Senada dengan Pahala, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi yang juga hadir secara daring mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini harus dilihat sebagai peluang strategis baru.
“Kerja sama dalam menjamin ketahanan pangan antara Kementerian BUMN dan CCC dari Kanada ini adalah bukti nyata bahwa kita sedang menerjemahkan kedekatan politik antara kedua negara menjadi kerja sama ekonomi yang nyata dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, kerja sama ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan kedua negara,” pungkas Umar.
Kerja sama antara Indonesia dan Kanada melalui CCC membuka kerja sama di beberapa komoditas, termasuk namun tidak terbatas pada potash, gandum, biji-bijian, dan kedelai.
“MoU ini memungkinkan kami terlibat secara lebih strategis untuk menentukan apakah ada pemasok Kanada yang dapat bekerja dengan Pemerintah Indonesia sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia. Yang mana, MoU ini akan menghubungkan antara Pemerintah kami (Kanada), Pemerintah Anda (Indonesia), antara pemerintah dengan pemerintah,” ujar CEO CCC Robert Kwon yang hadir secara daring.
“MoU ini kami harapkan juga dapat menjawab kebutuhan Indonesia dalam menghadapi krisis jangka pendek, khususnya di sektor pangan. Semoga ke depan, kerja sama dapat diperluas menjadi pertemuan dan kemitraan jangka menengah maupun jangka panjang antara kedua negara,” ujar Pahala sekaligus menutup sambutannya.
