Suntikan dana ini akan menambah likuiditas perbankan yang pada akhirnya akan menjaga ruang ekspansi kredit tetap terarah ke sektor produktif, khususnya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran kredit yang bersumber dari dana SAL hingga saat ini menunjukkan perkembangan positif dan berjalan sesuai rencana penempatan.
Dia menegaskan bahwa seluruh penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pelaporan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pembiayaan dari dana SAL telah menjangkau berbagai sektor strategis nasional, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama ekonomi. Distribusi kredit tersebut juga telah tersebar di 37 provinsi di Indonesia, mencerminkan pemerataan akses pembiayaan yang inklusif.
Ke depan, Bank Mandiri memastikan ekspansi kredit akan tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, kondisi makroekonomi, serta kualitas risiko.
Andhika juga menyampaikan bahwa dengan adanya pendekatan tersebut, Bank Mandiri optimistis pertumbuhan kredit dapat tetap sehat dan berada di atas rata-rata industri.
“Melalui optimalisasi fungsi intermediasi, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong aktivitas sektor produktif, meningkatkan daya saing usaha nasional, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (30/3/2026).
Suntikan Rp100 Triliun Purbaya
Sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pemerintah telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke perbankan menjelang libur Lebaran 2026.
Langkah ini diambil untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang sempat meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dia menjelaskan, tambahan likuiditas tersebut merupakan respons atas kenaikan yield obligasi yang mengindikasikan adanya keketatan likuiditas di sistem perbankan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan, posisi kas negara di Bank Indonesia masih mencapai sekitar Rp400 triliun, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengalirkan likuiditas ke perbankan.
Dari jumlah tersebut, Rp100 triliun ditempatkan dengan tenor fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu, berbeda dengan skema sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang memiliki tenor enam bulan di bank-bank Himbara. Kebijakan ini disebut menyerupai strategi active treasury management.
Purbaya menambahkan, penempatan dana tersebut tidak sepenuhnya difokuskan untuk pembiayaan sektor riil. Perbankan diberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan dana, termasuk membeli SBN guna menekan yield melalui peningkatan permintaan di pasar obligasi.
“Kalau mau menekan yield, harus ada pembeli. Bank pasti mencari instrumen yang paling mudah dan berisiko rendah, seperti obligasi negara. Itu yang akan mendorong yield turun kembali,” jelasnya.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Mengenai hal ini, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) juga menilai kebijakan tersebut dinilai dapat mendukung likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan, kinerja likuiditas perseroan saat ini berada pada kondisi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid sepanjang 2025.
Sepanjang tahun lalu, DPK BSI tumbuh 16,20% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi sekitar Rp380 triliun, dengan komposisi yang didominasi dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 61,62% atau sekitar Rp234 triliun.
Menurutnya, kinerja penghimpunan dana tersebut juga didukung oleh berbagai stimulus pemerintah, termasuk kebijakan penempatan dana SAL di perbankan.
“Sepanjang 2025, dana SAL yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp10 triliun telah terserap 100% di berbagai sektor pembiayaan, mulai dari UMKM, konsumer, hingga usaha bisnis lainnya,” ujar Wisnu dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Senin (16/3/2026).
Dia menjelaskan, penyaluran dana tersebut menunjukkan bahwa stimulus likuiditas dari pemerintah dapat mendorong pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Terkait rencana tambahan penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun dengan skema yang lebih fleksibel, BSI menyatakan masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait untuk memahami mekanisme kebijakan tersebut.
Meski demikian, perseroan menyambut baik langkah pemerintah tersebut sebagai upaya menjaga likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kami menyambut baik kebijakan dan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wisnu.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
