PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan (BP2SDM Kemenhut) untuk mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kerja sama ini diarahkan pada penguatan pendidikan dan pelatihan, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala BP2SDM Kemenhut, Indra Exploitasia dan Direktur Operasi Pertamina Foundation, Gusman Adiwardhana, disaksikan Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki serta Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah inovatif dalam tata kelola kehutanan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pencegahan bencana ekologis. Menurut dia, pengelolaan hutan ke depan harus bersifat preventif, adaptif, dan tangguh terhadap risiko bencana.
“Sinergi ini diharapkan menjadikan KHDTK sebagai pusat unggulan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan kebijakan kehutanan,” ujar Rohmat.
Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto mengatakan, kerja sama ini akan memperluas pengelolaan hutan berkelanjutan yang selama ini dijalankan Pertamina melalui program Hutan Lestari. Sejak 2018, Pertamina telah menanam lebih dari 13,42 juta pohon mangrove dan daratan melalui 337 program di berbagai wilayah Indonesia.
Program tersebut berkontribusi pada penyerapan karbon sebesar 222.973 ton CO₂ ekuivalen serta rehabilitasi lahan seluas 891 hektare. Selain itu, Pertamina menjangkau 13 lokasi perhutanan sosial dengan 4.783 penerima manfaat langsung. Setiap kelompok masyarakat bahkan mampu menciptakan pendapatan hingga Rp 3 miliar per tahun.
“Program Hutan Lestari kami rancang untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat, sekaligus mitigasi bencana. Kerja sama ini diharapkan memperluas manfaatnya,” kata Rudi.
Ia menambahkan, sinergi tersebut juga mendukung upaya pemerintah merehabilitasi 12,7 juta hektare lahan kritis sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana nasional.
Direktur Operasi Pertamina Foundation, Gusman Adiwardhana menegaskan, pengelolaan KHDTK tidak berhenti pada penanaman pohon. “Kami akan mengintegrasikan rehabilitasi lahan kritis dengan penguatan kapasitas masyarakat serta pengembangan ketahanan pangan dan energi berbasis kehutanan,” ujarnya.
Kerja sama ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan manusia, penguatan ekonomi berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan hidup
