PT Pertamina (Persero) menyebutkan bahwa diperlukan dukungan pemerintah dalam pengembangan dimetil eter.
Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga Hasto Wibowo mengatakan bahwa perseroan membutuhkan kebijakan pemerintah untuk diversikasi energi rumah tangga di antaranya adalah proporsi liquefied natural gas (LPG), dimetil eter (DME), jargas, dan kompor listrik untuk masuk dalam rancangan umum energi nasional.
“Sebagai acuan menentukan rencana suplai dan investasi,” katanya dalam sebuah webinar, Selasa (9/3/2021).
Hasto menambahkan bahwa perusahaan pelat merah itu meminta dukungan penugasan dari pemerintah kepada Pertamina, selama nilai keekonomian infrastruktur DME oleh mitra, untuk keberlangsungan bisnis hilir pertamina dan hulu yang membuat DME.
Menurutnya, infrastruktur yang dimiliki Pertamina hanya memerlukan tambahan atau modifikasi. Di samping itu diperlukan offtake agreement untuk pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu.
Selanjutnya, Pertamina meminta dukungan kebijakan subsidi yang tepat untuk LPG dan DME guna kelangsungan pasokan DME dan keberlangsungan bisnis perseroan. Hasto menambahkan, perlu adanya konsep harga beli atau offtake DME dengan formula basis dikaitkan dengan harga LPG. Rentang harga minimum dan minimum DME juga diperlukan.
“Formula karena berkaitan dengan skema penggantian subsidi. Batas bawah untuk melindungi kepastian investasi DME supplier. Batas atas melindungi pemberi subsidi,” jelasnya.
Terakhir, dukungan pengaturan kuota impor LPG diperlukan untuk menghidari kanibalisasi DME lokal oleh karga LPG impor. Untuk wilayah yang menjadi pusat permintaan DME atau wilayah konversi LPG ke DME, perlu regulasi agar tidak ada suplai dan infrastruktur LPG yang dapat mengancam pasar DME.
“[Hal itu] ancaman terhadap investasi dan produksi DME dalam negeri,” tambahnya.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
