Belakangan ini, kabar mengenai transisi ke bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan sedang hangat dibicarakan. Salah satu upaya untuk mendukung program ini adalah dengan menghapuskan BBM jenis Premium untuk beralih ke Pertalite. Nantinya, ada masa konsumsi Pertalite akan dialihkan ke Pertamax.
Sejatinya, transisi BBM ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan akan segera memberlakukan standar emisi Euro 4 atau setara dengan RON 91 secara bertahap.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah untuk menurunkan emisi global. “Sehingga kami akan menyiapkan BBM berkualitas dan ramah lingkungan,” ujarnya
Soal rencana penghapusan jenis BBM Premium yang kemudian menyusul Pertalite sebagai upaya transisi ke bahan bakar yang lebih bersih, Irto menegaskan, pihaknya tetap akan menjual Pertalite di 2022. Namun saat dikonfirmasi kembali, apakah selepas tahun 2022 Pertalite tidak lagi disediakan, Irto menjawab pihaknya tetap akan melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, saat ini Indonesia memasuki masa transisi di mana Premium akan digantikan dengan Pertalite, sebelum akhirnya akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan.
“Premium RON 88, saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik, menjadi salah satu penyebabnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/12).
Lebih lanjut Soerja mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan yang nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
“Dengan roadmap ini, ada tata waktu kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax,” katanya.
Proses shifting Pertalite ke Pertamax ini juga menjadi salah satu bahasan FGD agar peralihan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. “Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat,” tambah Soerjaningsih.
Sumber Kontan, edit koranbumn
