PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Regres untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang dilaksanakan di Kota Denpasar Bali bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali Tito Sulistio dengan disaksikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Selasa (8/3).
Sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII senantiasa berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan alternatif, antara lain dengan skema KPBU.
Percepatan pembangunan infrastruktur ini juga merupakan langkah penting Pemerintah dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 untuk pemulihan ekonomi nasional.
Proyek Jalan Tol sepanjang 96,84 km ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi lalu lintas dari Barat ke Timur (dan sebaliknya) Pulau Bali dan sebagai akses kawasan wisata serta kawasan pembangunan strategis yang sedang dikembangkan.
Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat yaitu Kementerian Keuangan yang telah memberikan alternatif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan juga fiscal tools salah satunya penjaminan pada proyek ini melalui PT PII serta PT Tol Jagat Kerthi Bali dan konsorsium yang terlibat yang terlibat sehingga proyek ini dapat berhasil ditandatangani yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga berdampak pada tersedianya lapangan kerja dan peningkatan pemulihan ekonomi nasional.
“Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini merupakan salah satu dari tiga proyek strategis nasional (PSN) yang memang harus segera dilaksanakan. Dalam pembangunan Jalan Tol ini yang terpenting adalah agar selalu dijaga atau keserasian pembangunan Jalan Tol ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup. Adapun pembangunan Jalan Tol ini akan terus di monitor agar siap di operasikan di tahun 2024 mendatang”, Jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (8/3).
“Perlu diingat, bahwa pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini juga harus diikuti dengan tata kelola yang perlu dijaga, baik secara financing maupun dalam pelaksanaanya. Hal ini menjadi penting agar Jalan Tol yang akan di operasikan nanti memiliki kualitas yang baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, lanjut Basuki.
Sebagai informasi, dengan telah ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan perjanjian regres pada proyek tersebut, maka Kementerian Keuangan melalui fiscal tools yaitu PT PII akan memberikan penjaminan yang mencakup risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan penyesuaian tarif Tol, risiko politik temporer dan permanen.
Penjaminan yang diberikan oleh PT PII tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek Jalan Tol tersebut.
Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo pada acara tersebut mengatakan bahwa penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek ini merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi.
Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat dikembangkan dan terjaga dengan baik sehingga dapat memberikan seluas-luasnya manfaat bagi masyarakat.
Sutopo mengatakan, penandatanganan proyek Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi hari ini merupakan penandatanganan proyek yang kedua PT PII di tahun 2022 setelah sebelumnya pada Januari 2022 lalu PT PII telah menantangani perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sehingga total penjaminan proyek PT PII saat ini adalah sejumlah 39 proyek infrastruktur.
“Komitmen PT PII untuk terus mendorong skema pembiayaan alternatif akan terus dijalankan, utamanya untuk membantu beban APBN yang hingga saat ini juga masih berfokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional. PT PII juga secara terbuka senantiasa mendukung Kementerian PUPR, kementerian-kemanterian lain maupun Pemerintah Daerah yang akan mengembangkan proyek skema KPBU” tutup Sutopo.
Sumber Kontan, edit koranbumn
