PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) tengah mengurangi penggunaan energi memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah ini dimulai pada tahun 2021 ini.
“Tidak ada pembangunan PLTU yang baru, terkecuali pembangunan PLTU yang sudah terkontrak yang merupakan sisa dari penuntasan 35 ribu MW tahap dua,” ujar Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN Kamia Handayani ketika berdialog dalam diskusi virutal Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Presidensi G20: EBT Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060” pada Senin (22/11).
Hal ini juga, kata Kamia, senada dengan visi Indonesia yang berkomitmen mencapai netralitas karbon atau Net-Zero Emissions (NZE) yang ditargetkan dapat mencapai pada 2060 mendatang.
“PLN juga ingin bertransisi terhadap energi bersih yang akan ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam ajang G20,” tuturnya.
Dalam mendukung hal tersebut, dalam RUPTL pada 2021 – 2030 akan menambahkan sebanyak 40,6 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, nantinya sebanyak 26,6 GW akan diperuntukkan khusus bagi pembangkit listrik yang menggunakan teknologi EBT atau setara dengan 66 persen. Sedangkan sisanya sekitar 14 GW masih akan menggunakan teknologi PLTU yang berbahan baku Batubara atau setara dengan 34 persen.
Teknologi EBT yang dimaksud antara lain penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan ditingkatkan mencapai 3,3 GW atau setara dengan 8 persen, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang akan ditingkatkan menjadi 5,8 GW atau setara dengan 14 persen, Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang akan ditingkatkan menjadi 10,3 GW atau setara dengan 26 persen.
Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) yang akan menjadi 4,6 GW atau setara 12 persen, dan Pembangkit listrik tenaga Energi Baru Terbarukan yang akan ditingkatkan menjadi 1,5 GW atau setara dengan 4 persen.
Semuanya akan menjadi fokus pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. “Akan terus dilakukan pembangunan terhadap pembangkit listrik dengan teknologi EBT,” katanya.
Nantinya, setiap PLTU yang dimiliki oleh PLN dapat terus dipergunakan setiap waktu. Dengan begitu, akan membuat pelayanan listrik yang dibutuhkan oleh setiap penduduk di tanah air dapat disediakan dengan optimal.
“Pada tahun 2040 juga akan menggunakan teknologi CCS bila harganya sudah lebih ekonomis. Agar PLTU bisa tetap digunakan,” katanya.
Diketahui, Indonesia menargetkan Net Sink Carbon dan Net Zero pada Tahun 2060 atau lebih cepat. Presiden Joko Widodo pun berharap akan ada platform yang dapat ditawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi saat presidensi Indonesia di forum G20 mendatang.
Sumber Kontan, edit koranbumn
