PT Perusahaan Listrik Negara Tbk (Persero) mengaku masih memiliki kondisi keuangan yang mumpuni dalam mengemban penugasan terkait kebijakan keringanan tarif listrik selama masa pandemi virus corona.
Meski tidak disebut secara rinci, Executive Vice President Keuangan PLN Sulistyo Biantoro mengatakan, saat ini sumber pemasukan kas PLN sebagian besar dari pelanggan yang mengkonsumsi listrik serta subsidi atau kompensasi dari pemerintah atas selisih tarif listrik yang ditanggung pelanggan dengan harga keekonomian.
Lantas, ketika konsumsi listrik turun selama masa pandemi virus corona, maka biaya variabel untuk produksi juga ikut turun.
Selain itu, adanya mekanisme marjin keuntungan 7% dari biaya pokok produksi (BPP) yang ditetapkan pemerintah akan memastikan PLN mampu melakukan pemulihan biaya untuk produksi listrik.
“Jika ada kebutuhan tambahan kas yang bersifat temporer, PLN masih memiliki standby credit line dari perbankan domestik maupun internasional,” tambah dia, Selasa (5/5).
PLN juga bisa memanfaatkan dukungan pendanaan dari Multilateral Development Bank yang memiliki kemampuan dukungan pendanaan di masa pandemi virus corona. Alhasil, opsi tersebut bisa digunakan sebagai penyangga keuangan PLN di tengah kondisi tidak menentu seperti saat ini.
Lebih lanjut, di tengah serangkaian kebijakan keringanan tarif listrik dan tantangan wabah virus corona, PLN juga berupaya merasionalisasikan rencana belanja modalnya atau capital expenditure (capex) di tahun ini.
Catatan Kontan.co.id, capex PLN di tahun ini berada di kisaran Rp 80 triliun-Rp 90 triliun.
Hal tersebut dilakukan mengingat eksekusi beberapa proyek kelistrikan oleh PLN juga ada yang disesuaikan akibat pandemi virus corona. “Oleh karena itu, kebutuhan pendanaan PLN menjadi lebih sedikit,” tutur Sulistyo.
Tak ketinggalan, PLN juga menyambut baik dukungan dari pemerintah dalam membantu pengurangan biaya produksi perusahaan pelat merah tersebut.
Sebagai diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat Virtual dengan DPR RI kemarin (4/5), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bilang, ada beberapa usaha pemerintah untuk mengurangi biaya produksi PLN agar perusahaan ini bisa bertahan saat menjalankan kebijakan keringanan tarif listrik.
Contohnya adalah konversi bahan bakar diesel menjadi gas bumi pada pembangkit listrik PLN. Pemerintah juga telah menetapkan harga gas bumi untuk pembangkit listrik PLN di level US$ 6 per MMBTU.
Arifin menyatakan, konversi bahan bakar di sektor pembangkit listrik dapat menghasilkan potensi penurunan kompensasi bagi PLN sebesar Rp 13,07 triliun dari tahun 2020 sampai 2024 mendatang.
Sumber Kontan, edit koranbumn
