PT PLN (Persero) terus berupaya membuat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) miliknya lebih ramah lingkungan.
Executive Vice President Corporate Communcation and CSR PLN Agung Murdifi mengatakan PLTU merupakan tulang punggung penyediaan tenaga listrik nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan adalah upaya untuk mengendalikan emisi demi menjaga kualitas lingkungan.
Keberadaan PLTU ini menjadi andalan karena dinilai mampu menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ini akan berimbas pada harga jual listrik kepada pelanggan yang lebih murah.
“Kami telah menjalin kordinasi dengan KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan] dan terus berupaya memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh regulator,” ujar Agung melalui siaran pers, Selasa (12/1/2021).
Pada 2020, PLTU Tanjung Jati-B, salah satu PLTU milik PLN, juga berhasil meraih Proper Emas dalam ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) tahun 2020 dari KLHK. Sedangkan 19 PLTU meraih Proper Hijau dan 96 PLTU meraih Proper Biru.
Proper Emas menjadi penghargaan tertinggi dari penilaian sebagai bukti upaya berkelanjutan perusahaan dalam bidang lingkungan, melakukan inovasi dalam aspek pemberdayaan sumber daya, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa PLN telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Sebaliknya, Proper Hijau artinya perusahaan tersebut tidak hanya taat, tetapi melebihi ketaatan terhadap peraturan perundangan baik dalam hal penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) limbah padat non-B3, hingga pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Proper Biru berarti telah taat pada empat kriteria yang ditentukan, yaitu pengendalian pencemaran laut dan air, pengendalian pencemaran udara, implementasi Amdal dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Guna menjaga kelestarian lingkungan, PLN telah melengkapi PLTU berbahan bakar batu bara yang sudah ada dengan Continous Emission Monitoring System (CEMS) yang berfungsi untuk memonitor emisi secara berkelanjutan. CEMS ini dipasang pada semua PLTU kapasitas di atas 25 megawatt (MW) untuk melakukan pengendalian emisi secara real time.
Berbagai inovasi telah dilakukan agar PLTU menjadi lebih ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.15 Tahun 2019 tentang Tingkat Baku Mutu Emisi.
PLN melakukan pengendalian kadar sulfur batu bara dengan cara pencampuran dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi sulfur dioksida (SO2).
Penggunaan teknologi rendah karbon juga terus dilakukan melalui pembangunan PLTU dengan teknologi super critical (SC) dan ultra super critical (USC). PLN juga melakukan pemasangan peralatan FGD (Flue Gas Desulfurization) maupun SCR (Selective Catalytic Reduction) pada PLTU sebagai upaya mengendalikan emisi.
Untuk meningkatkan bauran energi baru terarukan (EBT), PLN terus mengembangkan program co-firing, yaitu pemanfaatan biomassa yang merupakan renewable energy sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU.
“Selain melakukan pembangunan EBT berskala besar, program co-firing PLTU dengan biomassa ini merupakan langkah PLN untuk mendorong pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional,” imbuh Agung.
Co-firing telah dilakukan uji coba di beberapa PLTU, antara lain PLTU Jeranjang (2×25 MW) dengan pelet sampah, PLTU Paiton (2×400 MW) pelet kayu, PLTU Rembang (2×325 MW) pelet kayu, PLTU Indramayu (3x330MW) pelet kayu, dan PTLU Tenayan (2×110 MW) dengan cangkang kelapa sawit.
Secara keseluruhan terdapat 114 unit PLTU milik PLN yang berpotensi dapat dilakukan co-firing biomassa. Pembangkit tersebut tersebar di 52 lokasi dengan total kapasitas 18.154 MW. Co-firing diharapkan dapat meningkatkan bauran EBT secara nasional.
Sumber Kontan, edit koranbumn
