Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Patuha Unit 2 beroperasi pada 2033. PLTP Patuha yang dikelola oleh PT Geo Dipa Energi, yang berada di wilayah Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan luas 36.120 hektare.
“Berdasarkan rencana pengembangan, PLTP Patuha Unit 2 akan siap COD tahun 2023 dengan kapasitas 55 MW, dengan nilai investasi sebesar 179 juta dolar AS,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10).
Toto mengungkapman beroperasinya PLTP Patuha ini juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di sekitar proyek yang direalisasikan dalam program community development. Dalam periode tahun 2016 sampai kuartal II 2020, Geo Dipa Energi telah merealisasikan biaya community development sebesar Rp 11,96 miliar untuk kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Selain berkontribusi dalam pengembangan masyarakat, PLTP Patuha juga berkontribusi besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyetoran Bonus Produksi secara langsung ke Kas Umum Daerah yang pemanfaatannya diprioritaskan untuk masyarakat sekitar PLTP.
Secara total, untuk periode penyetoran 2014-kuartal II 2020, Geo Dipa Energi Area Patuha telah membayarkan kewajiban bonus produksi sebesar Rp12,83 miliar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Bonus produksi bertujuan agar masyarakat di daerah penghasil dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan PLTP di wilayah mereka.
“PT Geo Dipa Energi juga telah memberikan kontribusi dalam bentuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah sebesar Rp3,77 miliar pada kuartal III tahun ini,” ujarnya.
Toto menyampaikan bahwa di area Patuha inilah masyarakat dapat melihat bagaimana potensi energi panas bumi yang begitu besar dapat berdampingan secara harmonis dengan kawasan hutan, pertanian dan masyarakat setempat pada saat bersamaan. PLTP Patuha merupakan bagian kecil dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia khususnya masyarakat Ciwidey dan juga dinikmati oleh masyarakat di pulau Jawa Bali dalam bentuk ketersediaan energi listrik yang bersih.
Toto bersama Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan kunjungan kerja pada 9 Oktober kemarin. Komisi VII DPR membawa misi untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai isu yang menghambat pengembangan panas bumi dan merumuskan solusinya agar dapat dikembangkan secara massif.
Walau di tengah situasi tekanan pandemi Covid-19, kunjungan kerja ini merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah dan DPR RI agar Indonesia dapat segera mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke energi baru dan terbarukan yang bersih serta ramah lingkungan seperti energi panas bumi.
Sebagai salah sumber energi terbarukan, panas bumi memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah perekonomian di wilayah sekitar potensi. Pemanfaatan energi panas bumi akan memperkuat perekonomian nasional dengan menekan pengaruh fluktuasi minyak dunia, yang akan mempengaruhi pemakaian sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM Indonesia.
Oleh karena itu, melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat dipahami secara nyata dan komprehensif kendala atau hambatan dalam pengusahaan panas bumi yang sangat bermanfaat untuk perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait energi baru dan terbarukan agar lebih sempurna. Juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di sekitar kegiatan usaha panas bumi, agar dapat ditindaklanjuti dalam rapat Komisi VII DPR.
PLTP Patuha memanfaatkan energi panas bumi yang bersih dan ramah lingkungan. Kapasitas terpasang PLTP Patuha saat ini sebesar 55 MW yang dikembangkan dengan nilai investasi sebesar 165 juta dolar AS dan telah mencapai COD sejak 22 September 2014.
Produksi listriknya mampu meningkatkan kehandalan sistem transmisi Jawa – Bali dengan tambahan suplai listrik sebesar 460 GWh/tahun. Produksi listrik ini mampu melistriki lebih dari 60 ribu rumah. Pemanfaatannya akan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (green house gasses) sebesar 367 ribu ton CO2/tahun.
Sumber Republika, edit koranbumn
