PT Hutama Karya (Persero) bakal menggunakan penyertaan modal negara (PMN) untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), termasuk PMN tahun depan yang sebesar Rp 31,35 triliun. Sejauh ini, Hutama Karya telah berhasil menyelesaikan proyek JTTS sepanjang 530 kilometer (km).
“Ya betul, (PMN) semua untuk menyelesaikan JTTS. Sepanjang 530 km sudah beroperasi dan 540 km dalam proses pembangunan,” kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto kepada Republika, Ahad (11/7).
Nantinya, tambahan PMN tahun depan diperuntukkan bagi memenuhi pendanaan ruas-ruas JTTS. Langkah tersebut untuk mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS yang sampai saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang 1.065 km dengan 534 km ruas konstruksi dan 531 ruas operasi.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan,ruas yang telah beroperasi secara penuh yakni Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (141 km), Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (189 km), Tol Palembang–Indralaya (22 km), Tol Medan Binjai (17 km), Tol Pekanbaru–Dumai (132 km), Tol Sigli–Banda Aceh seksi 3 Jantho–Indrapuri (16 km), dan seksi 4 Indrapuri–Blang Bintang (14 km).
Perusahaan juga tengah menggarap konstruksidi delapan ruas JTTS, di antaranya Tol Sigli–Banda Aceh (60 km) dengan total progres konstruksi mencapai 69 persen, Tol Pekanbaru–Bangkinang (40 km) dengan progress konstruksi 65 persen, Tol Pekanbaru–Pangkalan (83 km) dengan progres konstruksi mencapai 43 persen, dan Tol Padang–Sicincin (36 km) dengan progres konstruksi mencapai 40 persen.
Termasuk, Tol Bengkulu–Taba Penanjung (18 km) dengan progres konstruksi 85 persen, Tol Sp Indralaya–Muara Enim (119 km) dengan progres konstruksi 35 persen, Tol Binjai–Langsa Seksi Binjai–Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 37 persen, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (143 km) dengan progres konstruksi 61 persen dan Tol Kisaran–Indrapura (48 km) dengan progres konstruksi 25 persen.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 BUMN. Erick menyebutkan, mayoritas PMN ditujukan untuk keberlanjutan penyelesaian penugasan pemerintah dan program restrukturisasi.
Erick mengatakan, Hutama Karya menjadi BUMN dengan nilai PMN terbesar dari 11 BUMN lain. “Untuk Hutama Karya akan ada PMN yang sangat besar angkanya Rp 31,350 triliun,” kata Erick.
Erick menjelaskan, PMN 2022 merupakan upaya catch up atau mengejar ketertinggalan kekurangan PMN pada 2017 hingga 2018 untuk penugasan JTTS.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, kondisi perusahaan BUMN karya atau sektor konstruksi mengalami tekanan besar akibat pandemi dan penugasan pemerintah. Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, tekanan terbesar Hutama Karya adalah proyek JTTS yang mengalami keterlambatan PMN selama dua tahun sehingga kondisi aset dan utang meningkat tajam tapi ekuitas tidak bertambah.
“Untuk melanjutkan tahap I dibutuhkan total Rp 66 triliun yang akan diberikan secara bertahap tahun ini Rp 25 triliun dan di 2022 akan ada lagi Rp 30 triliun untuk memperkuat menyelesaikan tahap I dan sisanya akan diberikan pada 2023,” kata Tiko.
Tiko menyampaikan, sejumlah permasalahan Hutama Karya yang mendapat tugas melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan 24 ruas dengan total panjang 2.836 km di Sumatra. Menurut Tiko, ruas yang dibangun memiliki realisasi lalu lintas harian yang rendah.
Kemudian, kenaikan tarif tol tidak sesuai proyeksi sehingga menyebabkan risiko klaim atas penjaminan pemerintah kepada Hutama Karya meningkat jika tidak terdapat tambahan dukungan pemerintah lainnya. “Saat ini, terdapat Rp 50,5 triliun utang keuangan dan Rp 21,3 triliun utang ke vendor yang belum dibayarkan Hutama Karya,” ujar Tiko.
Selain itu, Tiko mengatakan, keterlambatan pembangunan di antaranya karena keterlambatan pembebasan tanah juga menyebabkan costover run di beberapa ruas yang ditugaskan sehingga biaya investasi lebih besar dibandingkan studi awal.
Tiko menyampaikan, penyelesaian pembangunan JTTS akan dibagi dalam empat tahap, yakni tahap I merupakan 13 ruas yang telah mulai dibangun.
Kementerian BUMN, ungkap Tiko, mengajukan PMN multiyears untuk tahap I sebesar Rp 68,1 triliun pada periode 2021 hingga 2024, meliputi Rp 25,21 triliun pada 2021 (termasuk PMN tambahan), Rp 31,35 triliun pada 2022, dan Rp 11,5 triliun pada 2023.
“Untuk tahap II (ruas Betung-Pekanbaru) sedang kami diskusikan dengan Kemenkeu dan Kementerian PUPR apakah memungkinkan sebelum 2024, sementara tahap III dan IV diharapkan ditunda sampai pemerintahan berikutnya,” kata Tiko.
Untuk penyelesaian pembangunan JTTS tahap II, III, dan IV, Kementerian BUMN mengusulkan perubahan struktur penugasan terhadap Hutama Karya dengan hanya berperan sebagai kontraktor untuk pembangunan dan pemeliharaan pascaoperasional. Dalam usulan ini, pemerintah secara langsung melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau Perum menjadi pemilik konsesi jalan tol dengan pembangunan yang disesuaikan ketersediaan pendanaan.
“Kita usulkan Hutama Karya tidak lagi mencatat tol sebagai aset dia, tapi sebagai pelaksana operasional sehingga pengembangan tol tahap II sampai IV tidak lagi membebani ekuitas dan arus kas Hutama Karya. Ini penting untuk memastikan Hutama Karya tidak mengalami persoalan keuangan berkepanjangan di masa datang,” kata Tiko menambahkan.
Sumber Republika.id, edit koranbumn
