PT Pos Indonesia telah menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar 98%. Capaian ini lantaran strategi layanan yang menyasar langsung para penerima, termasuk yang berlokasi di wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T).
Ketua Satgas Program Penyaluran BSU PT Pos Indonesia, Andi Rosa, menegaskan, perusahaan mengedepankan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah dalam proses penyaluran bantuan. “Pos Indonesia hadir di 514 kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T, untuk menjaga kepercayaan dan menyalurkan harapan kepada jutaan penerima,” ujar Andi.
Dalam rangka menjangkau lebih banyak penerima BSU, Pos Indonesia memperpanjang jam operasional layanan menjadi pukul 07.00 hingga 21.00 WIB, termasuk tetap membuka layanan pada Sabtu dan Minggu di seluruh Kantor Pos se-Indonesia. “Kami paham banyak pekerja yang tidak sempat datang di hari kerja. Karena itu, kami buka layanan di akhir pekan, agar mereka tetap bisa mencairkan dana BSU,” kata Andi.
Pos Indonesia juga menerapkan strategi jemput bola, khususnya untuk pekerja di wilayah yang sulit dijangkau. Tim lapangan Pos Indonesia mendatangi langsung lokasi perusahaan dan rumah penerima yang berhalangan hadir karena sakit atau keterbatasan fisik. “Kami aktif menghubungi HRD perusahaan, menjadwalkan penyaluran secara komunitas, dan datang langsung ke lokasi perusahaan. Di daerah 3T, di mana jarak ke Kantor Pos sangat jauh, kami langsung mendatangi penerima di lokasi,” ucap Andi.
Pos Indonesia juga memiliki layanan digital berupa aplikasi Pospay. Penerima BSU dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi dan memperoleh Cek Pos Digital, untuk kemudian ditukarkan di Kantor Pos atau saat layanan jemput bola. “Kami gunakan verifikasi berbasis foto penerima, KTP, dan pendamping dari BPJSTK. Ini memastikan bahwa dana disalurkan ke orang yang tepat dan sesuai data,” ujar Andi.
Penyaluran BSU 2025 oleh Pos Indonesia dilakukan secara real time melalui dashboard yang dapat diakses oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Data juga dilindungi oleh sistem tersertifikasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemberi kerja. “Keamanan data menjadi prioritas kami. Sistem ini memudahkan monitoring dan memastikan transparansi,” kata Andi.
Penyaluran BSU 2025 berkoordinasi erat antara Satgas Pos Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun daerah. Kolaborasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah guna memastikan akurasi dan efektivitas penyaluran. “Kami berharap ke depan, dengan inovasi dan jaringan yang luas, Pos Indonesia bisa terus dipercaya untuk menyalurkan berbagai program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah secara tepat waktu, efisien, dan transparan,” ucap Andi.
BSU 2025 merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan kepada pekerja atau buruh berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global.
Pemerintah telah menggelontorkan BSU pada kuartal II 2025 dengan anggaran Rp 10,72 triliun. Dana tersebut menyasar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan 565.000 guru honorer.
BSU merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat pekerja. Pemerintah menyatakan program ini akan terus dievaluasi dan diperbaiki dari sisi teknis maupun dampak sosialnya.
Kemnaker, melalui BPJS Ketenagakerjaan dan mitra penyalur BSU, PosIND, terus mengimbau kepada seluruh pekerja di seluruh Indonesia, untuk mengecek apakah namanya termasuk dalam daftar penerima. Kemnaker juga menyiapkan situs resmi yang dapat diakses langsung yaitu bsu.kemnaker.go.id.
Pihak PosIND pun menyarankan untuk mengecek nama para pekerja di aplikasi Pospay untuk memastikan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Mekanisme penyaluran BSU ini dilakukan melalui bank Himbara dan melalui Kantor Pos, khususnya diperuntukkan bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara.
Sumber Pressrelase edit koranbumn
