Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/08/2025)..
Dalam paparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan Majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 saya ingin berdiri di depan Majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden.
Kepala Negara juga meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Presiden Prabowo turut menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif.
“Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan: yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa aset BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS seharusnya dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun agar APBN tidak mengalami defisit. Untuk itu, Kepala Negara menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membenahi pengelolaan BUMN, termasuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang dinilai tidak relevan.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kualitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas.
“Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ungkap Presiden.
Di sektor pembiayaan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN akan dikelola secara prudent dan inovatif, menjaga rasio utang pada batas aman, sekaligus memberdayakan peran BPI Danantara Indonesia dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen, dan angka pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,44–4,96 persen.
“Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio Gini kita turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks Modal Manusia kita targetkan 0,57,” ucap Presiden.
Presiden menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk membahas RAPBN 2026 secara konstruktif. “Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia Merdeka, Berdaulat, Adil, dan Makmur,” tutur Presiden. (BPMI Setpres)
