Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama PT Pertamina Power Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 2,0 MegaWatt Peak (MWp) yang berbasis energi ramah lingkungan atau dikenal dengan ‘Green Economic Zone’. Program ini mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan potensi energi terbarukan (renewable energy) nasional dan menarik minat investor menanamkan investasinya di KEK Sei Mangkei.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M. Abdul Ghani menjelaskan, energi terbarukan dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alami tidak akan habis, bahkan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Konsep energi terbarukan ini kerap disebut juga sebagai energi berkelanjutan (sustainable energy).
“Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan (renewable energy) yang sangat melimpah karena dilalui oleh garis khatulistiwa. PTPN Group bersama PT Pertamina Power Indonesia akan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut secara optimal di Indonesia,” jelas Ghani dalam keterangnnya pers di Jakarta, Minggu (1/11).
Menurutnya, energi matahari tersebut lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil. Saat ini sebanyak 90% energi di Indonesia masih menggunakan energi berbahan fosil (batubara, minyak bumi, gas alam) dan sisanya kurang dari 10% yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.
KEK Sei Mangkei
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei merupakan KEK pertama di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2012 dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ghani menambahkan, Indonesia sangat berpeluang untuk mengembangkan energi terbarukan tenaga surya terbesar di dunia. Menurutnya, KEK Sei Mangke bisa menjadi daya tarik bagi investor global dan nasional untuk menanamkan investasinya ramah lingkungan.
Pembangunan industri energi surya yang dikombinasikan dengan fasilitas penyimpanan energi dalam bentuk gas hidrogen, diyakini Indonesia bisa 100% menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, gas alam).
Ghani menjelaskan, matahari merupakan salah satu sumber energi yang saat ini sangat jarang diminati. Padahal, dari sinar matahari dapat dihasilkan sumber daya listrik yang luar biasa. Sumber daya ini sangat efisien dari segi biaya. “Biaya energi surya tidak begitu besar dalam hal perawatan dan atau pemeliharaan sehingga setelah investasi awal untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka menangkap energi bebas telah direalisasikan, sehingga semua dapat langsung menikmati energi praktis dan gratis seterusnya,” tambahnya.
Kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sei Mangkei, Sumatera Utara merupakan sinergi lanjutan antara PTPN III dengan Pertamina Power Indonesia. Sebelumnya telah terjalin kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) berkapasitas 2,4 MW di KEK Sei Mangkei. Sejak beroperasi pada Bulan Januari 2020 hingga saat ini, PLTBg Sei Mangkei telah memproduksi listrik sebesar 6.923.140 kWh dan dapat menyediakan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik tenant-tenant investor di KEK Sei Mangkei.
Ghani menjelaskan, Holding PTPN Group sangat concern dan terus berupaya dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) guna mendukung target kebijakan EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025. Selain PLTS dan PLTBg, saat ini telah ada beberapa calon mitra strategis yang siap bekerjasama dengan PTPN Group dalam mengembangkan potensi pembangkit listrik dari tenaga Panas Bumi (PLTP), tenaga Bayu/Angin (PLTB), tenaga Air (PLTA) serta tenaga Biomassa (PLTBm) di beberapa wilayah kerja PTPN Grup baik di Jawa maupun di luar Jawa.
Mengenai Holding Perkebunan Nusantara:
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet. Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas 13 perusahaan perkebunan yakni PTPN I sampai dengan PTPN XIV, perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) dan perusahaan di bidang pengembangan Human Capital yaitu PT LPP Agro Nusantara.
Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.
Berdasarkan data per 30 Juni 2020, areal tanaman PTPN III (Persero) dan Anak Perusahaan didominasi oleh tanaman kelapa sawit seluas 552.888 ha, tanaman karet seluas 154.737 ha, teh 30.279 ha serta areal tebu sendiri seluas 53.946 ha. Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on farm), pengolahan tanaman perkebunan (off farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas dan efisiensi bisnis.
