Sejumlah wilayah penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur dan Jawa Tengah bakal dialihkan ke PT Pupuk Sriwidjaja atau Pusri Palembang per 1 Maret 2022.
Penambahan sejumlah daerah menjadi rayon Pusri Palembang itu sesuai dengan surat perjanjian jual beli (SPJB) Peralihan Rayon Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi dan Nusa Tenggara Barat (NTB) antar anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh mengatakan selain mendapat wilayah penyaluran baru, Pusri juga bakal melepaskan rayon yang lama, yakni NTB kepada Pupuk Kalimantan Timur.
“Kami menerima rayon baru, yaitu Kota Tegal, Tegal, Brebes dan Pemalang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Kujang Cikampek,” katanya, Kamis (24/2/2022).
Selanjutnya, dia menambahkan, perusahaan juga bakal menyalurkan pupuk bersubsidi untuk Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang dan Kab. Malang yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik.
Selanjutnya, Pusri juga menerima rayon Provinsi Jambi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pupuk Iskandar Muda.
Tri mengemukakan distributor pupuk tidak perlu khawatir dengan adanya peralihan rayon tersebut.
“Melalui peralihan ini, distributor tidak perlu khawatir, karena dengan peralihan diharapkan penyaluran pupuk dapat lebih optimal dan pasokan pupuk lebih aman,” katanya.
Tri menilai distributor adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar diterima dengan baik di tangan petani dan sesuai dengan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Kami selaku produsen mengajak distributor agar berkomitmen dalam menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang untuk kebutuhan petani minimal tiga minggu ke depan sesuai dengan alokasi,” terang Tri.
Hingga 18 Februari 2022 stok pupuk bersubsidi untuk urea yaitu sebesar 90.825,27 ton dan 104.133,80 ton untuk urea non subsidi.
Selain itu untuk NPK total yang tersedia yaitu 13.486,40 ton untuk NPK bersubsidi dan 6.551,51 ton untuk NPK nonsubsidi.
“Di lapangan kami telah menugaskan Asisten Lapangan (Aslap) agar petani dapat melaksanakan pemupukan yang berimbang dan sesuai dengan dosis tanaman,” katanya.
Tri melanjutkan Pusri siap menindak tegas jika ada distributor dan kios resmi yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
“Kami akan menindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan seperti menjual di atas HET, menjual kepada petani di luar e-RDKK,” katanya.
Adapun sanksi yang akan diberikan Pusri seperti sanksi administratif hingga dikeluarkan dari distributor resmi. Untuk itu petani harus melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.
SUmber Bisnis, Edit Koranbumn
