Pemerintah menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 17,5 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahap kedua. Adapun, pada tahap sebelumnya dana yang ditempatkan di empat bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencapai Rp 30 triliun.
Secara total, penempatan dana pemerintah di Himbara saat ini telah mencapai Rp 47,5 triliun. Ada yang berbeda pada tahap kedua ini, salah satunya jangka waktu yang lebih lama dari sebelumnya.
Kalau tahap pertama target penyalurannya selama tiga bulan sejak Juni 2020, di tahap 2 jangka waktunya diperpanjang menjadi 3 bulan lebih 20 hari alias sampai akhir tahun.
Selain itu, pemerintah hanya meminta bunga rendah yakni 2,8% saja pada penempatan dana PEN tahap kedua. Lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai 3,42%. Tentu dengan harapan agar bank BUMN bisa lebih leluasa sekaligus lebih cepat dalam menyalurkan kredit untuk membantu menggerakkan perekonomian.
Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi pihaknya kini mendapatkan dana PEN mencapai Rp 15 triliun. Sejauh ini per 25 September 2020 Bank Mandiri juga sudah menyalurkan kredit program PEN lebih dari Rp 39,04 triliun.
“Yang terpenting dari penempatan dana pemerintah ini adalah bahwa dana program PEN merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian. Kita semua harus mendukung program pemulihan ini agar ekonomi bergerak kembali,” ujar Hery, Selasa (29/9) dalam keterangan resmi.
Penyaluran program PEN Bank Mandiri, lanjut Hery, dilakukan ke berbagai sektor antara lain sektor pendukung industri Pertanian, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Jasa, Perdagangan dan sektor lainnya yang terdampak Covid-19 termasuk sektor padat karya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Perseroan mengungkapkan penyerapan permodalan untuk UMKM memang diperlukan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini.
Bank BRI juga mendapat tambahan penempatan dana PEN. Setelah sebelumnya mengembalikan penempatan deposito Pemerintah senilai Rp 10 triliun per 25 September 2020. Sekretaris Perusahaan Bank BRI Aestika Oryza Gunarto menyebut nilai penempatan dana yang diperoleh saat ini sudah mencapai total Rp 15 triliun.
Menurut catatan perusahaan, per 25 September realisasi penyaluran kredit ke UMKM dari dana PEN tahap pertama telah lebih dari Rp 30 triliun. Sesuai dengan komitmen 3 kali lipat penempatan dana tahap pertama sebesar Rp 10 triliun.
“Berdasarkan evaluasi, Pemerintah kembali menempatkan dana dalam bentuk deposito kepada BRI sejak 25 September 2020 hingga 13 Januari 2021 dengan nominal Rp 15 triliun,” ungkapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/9).
Bank nomor wahid ini optimistis akan mampu memenuhi target yang diberikan pemerintah, dengan fokus utama penyaluran ke segmen UMKM khususnya mikro. Adapun, untuk sektor ekonomi yang menjadi fokus penyaluran kredit BRI antara lain pangan, pertanian (beserta turunannya), obat-obatan dan alat kesehatan.
Sekretaris Perusahaan Bank BNI Meliana menyebut pihaknya mendapat dana PEN tambahan senilai Rp 2,5 triliun. Setelah sebelumnya, BNI menerima penempatan dana sebesar Rp 5 triliun. Pihaknya sangat optimistis bisa menyalurkan dana tersebut melalui kredit ke sektor produktif sesuai arahan pemerintah.
Sebab, hingga 25 September 2020 BNI sudah menyalurkan kredit dari dana PEN sebesar Rp 18,47 triliun ke lebih dari 75.000 debitur.
“Selaras dengan prioritas pemerintah untuk membangkitkan bisnis UMKM yang tergerus akibat dampak pandemi Covid-19, penyaluran Kredit PEN didominasi oleh segmen kecil sebesar lebih dari Rp 12 triliun,” terangnya.
Bank BTN juga ikut optimistis bisa memenuhi penyaluran kredit dari dana penempatan pemerintah tersebut. Bank spesialis kredit perumahan ini mendapat tambahan dana pemerintah sebesar Rp 5 triliun, sehingga realisasi penempatan uang negara menjadi Rp 10 triliun dari penempatan semula senilai Rp 5 triliun.
Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan perseroan berkomitmen memenuhi target untuk menyalurkan pembiayaan hingga 3 kali lipat atau sebesar Rp 30 triliun dari dana yang ditempatkan Pemerintah di Bank BTN.
“Dengan tambahan tersebut, maka target penyaluran kredit Bank BTN untuk program pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 30 triliun,” katanya.
Adapun porsi terbesar dari penyaluran pembiayaan tersebut adalah ke sektor perumahan sesuai dengan core business Bank BTN. Lebih lanjut, Pahala menjelaskan kredit kepada sektor properti yg disalurkan Bank BTN menyasar pada lebih dari 170 industri terkait di sektor pembangunan perumahan dan banyak menyerap tenaga kerja.
Sektor properti merupakan sektor yang banyak memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri sehingga sektor inilah yang secara tidak langsung memperkuat ekonomi nasional, karenanya pada masa pandemi Covid-19 masih terus bergerak menyesuaikan diri.
“Bahan atau material yang digunakan untuk pembangunan rumah lebih dari 90% sudah diproduksi di Indonesia sehingga tentunya sektor ini cukup strategis,” ujarnya. Pahala menambahkan perseroan akan terus berupaya memaksimalkan ekspansi kredit dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko yang baik.
Di Indonesia masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Hal itu ditandai masih ada backlog sebesar 11,4 juta berdasarkan kepemilikan dan 7,6 juta berdasarkan hunian. Tentu masih besarnya backlog ini membuka peluang ekspansi bisnis properti. Di sisi lain tingginya backlog ini juga menunjukkan masih besarnya ruang untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).
Sebagai gambaran informasi saja, penempatan dana PEN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian. Sekaligus untuk menopang laju kredit. Sebab, data data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 hanya tumbuh 1,4% (yoy). Angka pertumbuhannya melambat dibandingkan penyaluran kredit pada Juli yang tumbuh 1,53% (yoy).
Adapun secara teknis, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso mengatakan, pada akhir September ini besaran bunga penempatan dana pemerintah di Himbara sebesar 2,8%, lebih rendah dari gelombang pertama yang mencapai 3,42%.
Hal tersebut tercantum dalam ketentuan PMK 104/2020 mengatur penempatan dana pemerintah di perbankan akan dilaksanakan selama tiga bulan. Sementara, anggarannya hanya boleh disalurkan di tahun ini sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 yang merupakan payung hukum program PEN. Dengan demikian, jika estimasi tanggal 25 September 2020 dilaksanakan gelombang kedua, maka pada 25 Desember 2020 nanti, perbankan yang mendapatkan penempatan dana dari pemerintah, musti mengembalikan pinjaman beserta dengan bunganya.
Adapun anggaran yang tersisa dari pagu program PEN sebesar Rp 37,28 triliun, dari total pagu anggaran program penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp 78,78 triliun. Sebagian sudah disalurkan pada tahap pertama yakni Himbara Rp 30 triliun dan BPD Rp 11,5 triliun.
Sumber Kontan , edit koranbumn
