Sejumlah usulan muncul dalam upaya perbaikan tata kelola penjualan batubara di dalam negeri.
Terbaru, muncul usulan dari Komisi VII DPR RI untuk pembentukan entitas khusus yang memiliki sejumlah fungsi terkait pengamanan pasokan batubara dalam negeri. Entitas khusus ini pun dinilai berbeda dengan skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara yang sebelumnya pernah disampaikan pemerintah.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan siap mendukung skema terbaik dalam pelaksanaan kewajiban pasokan batubara domestik untuk PLN.
“Sepanjang skema tersebut memberikan level playing field yang sama bagi setiap penambang atau fair serta tidak merugikan bagi pihak PLN,” tegas Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia .
Hendra memastikan, pihaknya siap mendukung upaya perbaikan pasokan batubara baik itu skema BLU batubara maupun entitas khusus. Kendati demikian, APBI berharap dapat tetap dilibatkan dalam pembentukan badan tersebut.
Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava enggan memberikan komentar lebih jauh terkait pembentukan entitas khusus yang tengah dibahas. Namun, Dileep mengapresiasi upaya untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasok batubara dalam negeri.
Di sisi lain, kinerja produksi BUMI di awal tahun masih menemui kendala cuaca. “Output (produksi) BUMI telah dipengaruhi hujan deras yang terus berlanjut sejak Desember 2021,” ungkap Dileep kepada Kontan, Minggu (20/2).
Fenomena La Nina yang tengah berlangsung diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan depan. Meski demikian, Dileep memastikan pihaknya tetap berharap dapat mencapai target produksi tahun ini.
“Kami berharap mencapai produksi sekitar 85 juta ton hingga 90 juta ton pada tahun 2022. Kami prioritaskan penjualan domestik khususnya (untuk) PLN sebelum ekspor,” terang Dileep.
Sementara itu, Head of Corporate Communication Adaro Energy (ADRO) Febriati Nadira mengungkapkan, kehadiran entitas batubara diharapkan dapat tetap membuat Adaro turut serta dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Sekaligus memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk royalti, pajak, tenaga kerja, CSR dan lain-lain,” kata Febriati
Di sisi lain, Febriati memastikan perusahaan tetap menjalankan kegiatan operasi sesuai rencana yang ditetapkan. Sejumlah hal yang menjadi fokus yakni dengan mempertahankan marjin yang sehat serta keberlanjutan pasokan ke pelanggan.
Sumber Kontan, edit koranbumn
