PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan peringkat idAAA PT Pegadaian. Rating tersebut juga berlaku untuk obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan oleh Pegadaian senilai Rp 10 triliun.
Surat utang tersebut adalah obligasi berkelanjutan IV tahun 2020 senilai Rp 7,8 triliun dan Sukuk Mudharabah I 2020 yang dirilis dengan nilai maksimal Rp 2,2 triliun. Pefindo juga menegaskan peringkat idAAA(sy) untuk Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Tahun 2018.
Pefindo juga menetapkan prospek Pegadaian stabil. Peringkat tersebut mencerminkan status Pegadaian sebagai badan umum milik negara yang penting dan cukup superior di bisnis jasa usaha gadai. Pegadaian juga memiliki permodalan yang sangat kuat, posisi likuiditas dan fleksibilitas finansial yang sangat baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tekanan yang meningkat pada kualitas aset Pegadaian.
Peringkat dapat diturunkan apabila terdapat penurunan dukungan dari pemerintah. Peringkat juga dapat berada di bawah tekanan jika kualitas aset dan profitabilitas Pegadaian secara signifikan memburuk.
“Kami memperkirakan terkendalinya dampak dari penyebaran COVID-19 terhadap profil kredit Pegadaian, dimana usaha gadai berkontribusi sekitar 70% dari total portofolio pembiayaan, dan profil risikonya lebih rendah, karena barang jaminan sebagian besar berupa emas, berada di penyimpanan Pegadaian,” kata Danan Dito dan Handhayu Kusumowinahyu Analis Pefindo dalam riset Kamis (28/5).
Risiko kerugian dari penjualan barang jaminan juga rendah karena harga emas terus meningkat sejak awal penyebaran COVID-19 di awal tahun. Hal ini diperkirakan dapat memitigasi potensi penurunan bisnis mengingat 70% dari portofolio pembiayaannya berasal dari kelompok orang yang memiliki sumber penghasilan tidak tetap. Pefindo akan terus memantau secara ketat perkembangan dari dampak COVID-19 tersebut dan jika ada perubahan material maka rating action akan diperlukan.
Pegadaian memberikan jasa usaha gadai dan pembiayaan mikro didukung jaringan yang terdiri dari 12 kantor regional dan 4.197 unit kantor yang terletak di berbagai wilayah di Indonesia. Pegadaian juga dimiliki Pemerintah Indonesia 100%.
