PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk penerapan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko serta budaya kepatuhan.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Thomas Hadinata mengatakan sebagai upaya menuju holding BUMN Pangan, RNI terus meningkatkan kualitas manajemen, terutama soal tata kelola perusahaan dan peran Satuan Pengawas Intern (SPI).
“Penjajakan kerja sama ini merupakan bentuk transformasi dalam GCG, penguatan fungsi Manajemen Risiko dan peran SPI di RNI dan BUMN Klaster Pangan,” jelas Thomas dalam keterangan resminya, Senin (20/12/2021).
Selain RNI, ada 12 BUMN lain yang nantinya bergabung dalam BUMN Holding Pangan yang menandatangani kesepakatan kerja sama tersebut, di antaranya PPI, Pertani, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, Garam, Sang Hyang Seri dan lainnya.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, para Direktur BUMN dan disaksikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh serta Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely mengatakan Kementerian BUMN sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai langkah transformasional, salah satunya soal regulasi pelaporan keuangan maupun restrukturisasi BUMN berbasis klaster.
“Pembenahan diri ini membawa konsekuensi yang lebih besar dan kompleks. Kami membutuhkan bantuan BPKP untuk berkolaborasi memformulasikan struktur tata kelola BUMN yang menjadi klaster/subholing maupun BUMN yang memang memiliki complex structure,” ungkap Nawal Nely.
Menyadari besarnya peran BUMN bagi Indonesia, Nawal Nely menyoroti pentingnya penguatan tata kelola risiko sehingga perlu adanya peningkatan skill set dan peran SPI di masing-masing BUMN.
“Di tahun 2022 kami akan meningkatkan kualitas SPI. Kami menyambut baik program CIAE sebab fungsi SPI sangat strategis. Kami akan dorong keikutsertaannya. We welcome all the initiatives demi kebaikan BUMN dan praktik terbaik GCG (good corporate governance),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan hingga kini sudah ada 2.502 penugasan BPKP terkait BUMN.
“Ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara dan berkontribusi lebih besar,” terangnya.
Yusuf Ateh juga berpesan untuk mengetahui area-area yang akan menjadi fokus untuk kemudian diidentifikasi risiko-risikonya dan dilakukan pengawalan.
“Identifikasi dari awal supaya tahu sumber daya yang dibutuhkan. Dalam kaitan manajemen risiko dan tata kelola, kita bisa bantu,” ujar Yusuf Ateh.
Adapun terkait asesmen GCG BUMN, Yusuf Ateh menyarankan agar dilakukan setiap tahun dan dipetakan sehingga dapat terpantau perkembangan hasilnya setiap tahun.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
