PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM meyakini jalan yang ditempuh Pemerintah melakukan integrasi ekosistem BUMN sektor UMi-UMKM akan menjamin akses pendanaan nasabah yang lebih murah dan cepat.
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan melalui holding BUMN di segmen UMi dan UMKM akan memacu masyarakat terkategori prasejahtera memiliki akses pendanaan yang lebih terstruktur dalam satu ekosistem. Dengan demikian diharapkan masyarakat prasejahtera bisa cepat ‘naik kelas’ dan memperbesar usaha mereka bahkan membantu dalam penyerapan tenaga kerja.
“Peran pemberdayaan tetap diperankan oleh kami, PNM, dengan adanya Super App yang menjadi pendukung kerja karyawan kami. Juga pemanfaatan agen Brilink, jadi segmen ultra mikro yang kami sasar lebih efektif. Nasabah akan mendapatkan keuntungan dengan akses pendanaan lebih murah dan cepat,” ujarnya.
Melalui holding yang melibatkan pihaknya dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pegadaian (Persero) itu, nasabah program Mekaar PNM akan memperoleh keuntungan penurunan bunga pinjaman sekitar 3%.
Integrasi ekosistem UMi pun dapat mengoptimalkan peran pemberdayaan PNM dengan penurunan biaya overhead sekitar 8%. Selain itu, integrasi ini diharapkan dapat memberikan akses pendanaan yang lebih murah kepada PNM dengan berkurang sekitar 7%-9%.
Holding tersebut memang bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan segmen UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta nasabah. Dari total nasabah yang ingin disasar tersebut, 30 juta diantaranya diyakini belum memiliki akses ke sumber pendanaan formal.
Bahkan 5 juta nasabah diantaranya diperkirakan berada di bawah bayang-bayang jerat rentenir. Saat ini akses layanan pembiayaan atau pemberian kredit pada segmen UMi baru sekitar 20 persen. Oleh karena itu, segmen usaha tersebut membutuhkan dorongan untuk memacu pertumbuhan. Salah satunya melalui holding yang memberikan skema pembiayaan modern yang tidak lagi mensyaratkan agunan dalam pemberian kredit, karena rata-rata UMKM tidak memiliki aset yang memadai.
Dalam model bisnis holding UMi, pemerintah akan menggenjot “pemberdayaan bisnis” melalui PNM dan “pengembangan bisnis” melalui Pegadaian dan BRI. Hal itu diharapkan mendorong segmen UMi menapaki anak tangga lebih atas memasuki segmen mikro. Tentunya dengan mengkolaborasikan jaringan kantor BRI dan Agen Brilink yang dapat memperluas jangkauan terutama kepada kelompok masyarakat pra-sejahtera.
Integrasi ketiga entitas BUMN ini akan membentuk ekosistem dengan menjaga, mempertahankan pendekatan pemberdayaan sosial PNM, dan model bisnis Pegadaian serta memperkuat peranan BRI sebagai koordinator dan Center of Excellence.
“Ekosistemnya tentu akan menjadi lebih besar. Pelaku ultra mikro dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha menengah, bahkan korporasi, secara langsung. Bahkan ini justru yang akan membuka peluang ekspor lebih baik lagi,” ujar Arief.
Ekosistem UMi pun akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pekerja untuk pengembangan kapabilitas dan karir lintas entitas yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan perseroan. Pengembangan talenta tenaga kerja sesuai dengan lima fondasi BUMN melalui BRI Corpu sebagai sentra sharing knowledge antar pekerja BRI Group.
Menteri BUMN: Holding Jadi Solusi Masalah UMi
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa holding ini akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi segmen UMi. Dia menjelaskan bahwa akses pendanaan yang lebih murah dan cepat akan menopang kemajuan segmen usaha tersebut.
Sehingga ke depan tercipta penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengusaha ultra mikro melalui pemberdayaan.
Pihaknya mengakui, tanpa holding BUMN di segmen UMi saat ini, banyak kendala yang dihadapi dalam akses pembiayaan. Biaya overhead yang tinggi karena model pemberdayaan membutuhkan pendampingan dan penyuluhan intensif.
Selain itu, kurangnya sumber daya manusia membuat usaha ultra mikro sulit dijangkau. Adapun dari sudut pandang perseroan, tanpa holding membuat segi pendanaan berbiaya relatif tinggi karena mengandalkan pinjaman dari pasar modal. Pembiayaan pun bergantung kondisi pasar sehingga terdapat potensi kegagalan refinancing.
“Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukan keberpihakan kepada sektor ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro melalui penguatan ketahanan ekonomi. Kami sudah memetakan sinergi yang dapat dilakukan di BUMN untuk menguatkan keberpihakan kepada pengusaha ultra mikro,” ujarnya.
Menteri Erick pun menjamin holding ini akan mensinergikan kekuatan dan keahlian ketiga perseroan. Holding pun dilakukan dengan tetap mempertahankan model bisnis gadai dari Pegadaian, konsep pemberdayaan sosial dari PNM, dengan BRI sebagai pendorong pertumbuhan karena merupakan perseroan terbesar dari ketiga BUMN tersebut.
