Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui peran strategisnya sebagai bank pembiayaan perumahan nasional, BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.
Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun. Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62%.
“Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” tukas Nixon di Jakarta belum lama ini.
Klaim BTN sebagai mesin KPR raksasa ini bahkan diafirmasi oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya belum lama ini, Fitch menyatakan bahwa sangat sulit untuk mencari pengganti BTN yang selama ini berperan khusus dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan.
Dengan posisinya sebagai mitra utama pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi rakyat, BTN terus konsisten mendukung program Tiga Juta Rumah. Setelah dilantik pada 20 Oktober satu tahun yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabinet dan visi-misi pemerintahannya, yang terdiri dari Delapan Misi atau Asta Cita. Di antara misinya itu, terdapat misi “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Pemerintahan Prabowo meyakini, program Tiga Juta Rumah dapat menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.
Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Hal ini diperkuat dengan kajian yang dilakukan BTN melalui unit Housing Finance Center-nya, bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 185 sub-sektor ekonomi lainnya.
Dengan semangat mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo, BTN berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor perumahan, mulai dari developer maupun BUMN, startup, hingga komunitas di akar rumput seperti driver ojek online, pedagang kecil, dan pangkas rambut dalam rangka memberikan akses pembiayaan kepada pekerja sektor informal. Selain dengan pihak di negeri sendiri, BTN bahkan merambah ke tingkat internasional berkat dukungan pemerintah dengan berkolaborasi bersama investor dari Qatar, yakni AlQilaa Group yang mendukung pembangunan hunian vertikal bersubsidi di Indonesia.
Nixon mengatakan, BTN mengapresiasi Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui berbagai upaya-upaya perbaikan dan simplifikasi sejumlah perizinan yang ada di sektor perumahan. Contohnya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi bagi MBR dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga memangkas biaya kepemilikan rumah secara signifikan. Kebijakan stimulus yang terbaru bagi perbankan, yakni penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun untuk bank Himbara dan BSI, dengan alokasi untuk BTN sebesar Rp25 triliun juga dinilai sangat membantu BTN dengan ketersediaan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor perumahan.
Nixon juga mengapresiasi pemerintah yang telah menyesuaikan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP yang terbagi dalam beberapa zona. Untuk wilayah Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Menurut Nixon, kebijakan ini memperlebar akses bagi masyarakat yang penghasilannya dianggap tanggung atau di level menengah untuk dapat ikut menikmati program KPR subsidi.
Dengan begitu, KPR FLPP akan terus diminati oleh masyarakat sebagai solusi untuk memiliki rumah layak huni dengan biaya yang terjangkau. “Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujarnya.
Berbagai upaya percepatan tersebut memberikan dorongan bagi BTN untuk getol merealisasikan KPR subsidi bagi MBR agar pemerintahan Prabowo dapat mengurangi backlog (kekurangan) perumahan yang masih mencapai sekitar 9 juta sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital. Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online.
“Ekosistem perumahan dan transaksi perbankan yang komprehensif dapat diakses hanya dalam genggaman tangan melalui satu aplikasi saja secara end-to-end. Dengan upaya ini, BTN beraspirasi menjadi bank transaksional sehingga BTN dapat memiliki mesin funding atau pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional,” pungkas Nixon.
