Pemerintah diharapkan untuk segera melakukan negosiasi agar vaksin Sinovac yang saat ini telah digunakan di Indonesia dapat menjadi syarat keberangkatan jamaah haji Indonesia.
“Mereka (Pemerintah Arab Saudi) memberi suatu kebijakan bahwa vaksin yang mereka kasih approval untuk bisa masuk ke Saudi baru vaksin yang dari Eropa dan Amerika. Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson dan AstraZeneca. Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Arab Saudi yaitu Astrazeneca,” ujar Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (25/5).
Honesti berharap pemerintah dapat segera melakukan negosiasi agar vaksin Sinovac yang telah digunakan di Indonesia dapat menjadi syarat keberangkatan jamaah haji.
Ia mengatakan, saat ini tengah mulai dilakukan diskusi antara pihaknya dengan kementerian luar negeri, kementerian kesehatan, kementerian BUMN terkait diplomasi negosiasi tersebut.
“Bagaimana diplomasi ini nanti bisa menjadikan pertimbangan bagi pemerintah saudi untuk memberikan tambahan approval karena kendalanya kita sendiri seperti Pfizer memang belum ada. Johnson and Johnson mereka sudah bilang bahwa untuk 2021 mereka belum memiliki supply vaksin untuk Indonesia, (Supply) baru akan dimulai pada tahun 2022,” terang dia.
Honesti mengatakan, vaksin Sinovac saat ini tengah proses memperoleh use listing procedure atau EUL dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Diperkirakan pada pekan pertama atau pekan kedua Juni 2021, vaksin Sinovac dapat memperoleh EUL tersebut.
“Kondisi seperti ini kalau mereka membatasi jenis vaksin hanya dari Eropa dan Amerika itu sangat memberikan kendala bagi negara-negara terutama seperti Indonesia yang selama ini jumlah jamaah hajinya terbesar di dunia,” ucap dia.
Selain itu, lanjut Honesti, pihaknya mengusulkan opsi lain. Yakni bagi jemaah haji asal Indonesia yang telah mendapat vaksinasi Sinovac untuk mendapat vaksinasi lagi vaksin AstraZeneca. Meski begitu, opsi tersebut masih perlu pertimbangan dengan BPOM, Komnas KIPI dan ITAGI. “Ini tentunya harus dipertimbangkan oleh ahlinya,” tutur Honesti.
Sumber Kontan, edit koranbumn
