Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan mencari cara lain untuk mendukung kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain melalui injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN). Di antaranya dengan memberikan mandat perusahaan untuk menerbitkan surat utang yang dibeli pemerintah melalui lembaga.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, beberapa BUMN sebenarnya memiliki permasalahan yang tidak serta merta bisa diselesaikan dengan PMN. Misalnya, perusahaan yang membutuhkan modal kerja atau untuk mempertahankan likuiditas dan dapat disupport secara efektif dengan modalitas lain.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, kamis udah mencoba eksplorasi cara lain untuk mensupport BUMN,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual pada Senin (8/2).
Cara ini sebenarnya sudah diterapkan pada tahun lalu, ketika pemerintah mengembangkan investasi pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini, pemerintah memberikan Obligasi Wajib Konversi (OWK), pinjaman lunak jangka menengah dan dukungan dalam bentuk lain.
Salah satu BUMN yang mendapatkan dukungan itu adalah PT Garuda Indonesia (Persero). Pada akhir tahun lalu, Garuda menerbitkan OWK senilai RP 8,5 triliun dengan tenor tujuh tahun atau hingga 2027 sebagai bagian dari program PEN.
OWK ini diteken bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), lembaga keuangan non bank di bawah Kemenkeu. Dalam penarikan awal, sesuai dengan kesepakatan dengan pemangku kepentingan, OWK ini akan mencairkan Rp 1 triliun pertama dengan tenor tiga tahun.
Menurut Isa, cara-cara non konvensional ini yang akan terus dicari formulanya oleh Kemenkeu sebagai bendahara negara. “Ini akan terus dieksplorasi untuk bisa diterapkan ke BUMN lain di periode ke depan,” tuturnya.
Tapi, Isa menyebutkan, pihaknya akan memperkuat landasan hukumnya terlebih dahulu. Sebab, berbagai dukungan dengan bentuk baru yang dikucurkan pada tahun lalu diberikan ke BUMN dalam kondisi darurat, yaitu masa pandemi Covid-19.
Ke depannya, Isa menambahkan, Kemenkeu menginginkan agar dukungan yang diberikan kepada BUMN tidak lagi dilakukan secara longgar atau fleksibel seperti masa pandemi. “Tapi, dengan kriteria-kriteria yang cocok untuk suatu kegiatan investasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemenkeu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap skema PMN. Berdasarkan catatan yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah sudah menyuntik Rp 186,47 triliun kepada BUMN melalui PMN dalam kurun waktu 2010-2019. Seluruh dana berasal dari APBN, sehingga bersifat fluktuatif.
Meski demikian, Sri menyebutkan, PMN memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN. “Terutama saat BUMN diberikan penugasan pembangunan sangat penting namun Internal Rate of Return (IRR) sangat belum mencukupi sehingga perlu injeksi modal,” ucapnya, dalam kesempatan yang sama.
Sumber Republika, edit koranbumn
