Kementerian Sosial berkolaborasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat.
Dukungan yang diberikan BNI akan mencakup digitalisasi administrasi siswa dan guru, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS).
Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos ke sekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya cashless menggunakan QRIS dan BNIdirect.
“Ini luar biasa. Dengan digitalisasi, pengelolaan Sekolah Rakyat akan lebih modern, efisien, transparan, dan meminimalisir kebocoran anggaran. Kita bisa memantau langsung data absensi, gizi, hingga keuangan sekolah melalui dashboard,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdiskusi dengan jajaran BNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Setiap sekolah rakyat nantinya juga akan dilengkapi kartu tanda siswa dan pegawai, reader untuk presensi makan dan ibadah, hingga aplikasi Smart School yang memuat kalender akademik, jurnal kelas, tagihan digital, hingga informasi saldo siswa. Sistem ini telah diimplementasikan di lebih dari seribu sekolah swasta dan pesantren, dengan rencana akan diterapkan penuh di Sekolah Rakyat.
Gus Ipul berharap sistem digital BNI bisa segera direalisasikan serta diujicoba sehingga bisa langsung digunakan bulan ini. “Kita punya jadwal, 14 Juli nanti kita mulai masa orientasi. Gedung sudah direnovasi, guru sudah disiapkan, tinggal kita pasang alat-alatnya, kartu siswa, sistem absensi, dashboard laporan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemutusan mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebagian besar hidup dalam kondisi serba kekurangan.
“Kita menghadapi kondisi anak-anak dari keluarga penghasilan Rp35 ribu per hari, rumah kontrak kecil, bahkan ada yang rumahnya di atas tanah orang lain. Ini potret nyata yang luput dari perhatian kita selama ini,” ungkapnya
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan jenjang SD, SMP, hingga SMA. Semua kebutuhan siswa mulai seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh pemerintah. “Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin parah ini bisa sekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadi agen perubahan,” tuturnya.
